Page 160 - Perdana Menteri RI Final

menerima jumlah buruh dan pegawai yang pasukan, Hatta setuju bahwa politik pertahanan
berlebih. bergantung pada tentara dan pertahanan

rakyat. Namun, menurut Hatta sebaiknya
Rasionalisasi yang paling urgen adalah menyasar
sistem pertahanan rakyat tidak menarik orang
angkatan perang Republik. Di masa Amir
dari pekerjaannya yang biasa dan karena itu
Sjarifuddin ketika menjadi perdana menteri dan
tidak mengurangi usaha produktif di dalam
menteri pertahanan, dibentuk tentara rakyat,
masyarakat. Hatta juga menolak bahwa sistem
semacam serdadu di samping tentara resmi,
pertahanan rakyat disamakan dengan tentara
yang didanai oleh kementerian pertahanan.
rakyat-nya Amir yang mendapatkan pendanaan
Amir juga mendanai laskar-laskar tertentu, salah
dari kementerian pertahanan. Ia yakin bahwa
satunya adalah laskar Pesindo (Pemuda Sosialis
sistem pertahanan rakyat harus ditopang oleh
Indonesia) yang memiliki basis massa yang 241
biaya masyarakat dan berpusat dalam tiap desa.
kuat. Korps marinir oleh Amir dijadikan divisi
penting dari sayap kiri di dalam angkatan perang Pelaksanaan rasionalisasi dilaksanakan melalui PM Mohammad Hatta memberikan amanat pada
acara Parade Angkatan Perang RI.
Republik dengan terdapat sembilan admiral dan tiga cara: (1) melepaskan mereka yang sukarela
hampir seluruhnya berada di bawah kendali mau meninggalkan tentara, di antaranya ada Arsip Nasional Republik Indonesia

Amir. Belum lagi terdapat 463.000 jumlah yang ingin kembali kepada pekerjaannya yang
angkatan perang yang tidak bisa seluruhnya lama sebagai guru, sebagai partikelir, dan lain-
Hatta memahami bahwa satu kesulitan yang antara Divisi Siliwangi yang dianggap mendapat
mendapatkan dana dari negara. lain (2) menyerahkan mereka kepada kementerian
objektif adalah di seluruh dunia ditemukan tidak perlakuan istimewa dari pemerintah dan tentara
pembangunan dan pemuda yang akan menyiapkan
mudah memindahkan prajurit yang sekian lama oposisi yang berkiblat kepada Amir Sjarifuddin.
Dalam perspektif Hatta, mengurangi jumlah objek usaha bagi mereka (3) mengembalikan
bertempur di medan peperangan kembali ke Di Surakarta, beberapa perwira tidak mau
tentara itu tidak bermaksud untuk melemahkan seratus ribu kembali ke dalam masyarakat desa.
masyarakat. 243 menyerahkan jabatan mereka dan merasa bahwa
pertahanan negara malahan memperkuatnya. Rencana rasionalisasi ini tidak mudah untuk
Divisi Siliwangi mendapatkan status anak
Menurut Hatta, “kekuatan tentara tidak dilaksanakan. 242 Meskipun Hatta seorang Upaya rasionalisasi Hatta didukung oleh
emas. Kebijakan rasionalisasi Hatta, meskipun
bergantung kepada banyak jumlahnya, malahan ekonom yang menerapkan prinsip manajemen Nasution, perwira muda dari Sumatera Utara
menghadapi berbagai hambatan, dianggap
kepada efektif susunannya, baik morilnya dan bisnis pada pemerintahannya, situasi revolusioner yang merupakan Panglima Divisi Siliwangi.
240
disiplinnya, cukup perlengkapannya”. Semua yang tak menentu merupakan problem yang tidak Perwira lainnya yang mendukung kebijakan tepat oleh Nasution dan Simatupang karena
menempatkan pertimbangan ekonomi sebagai
hal tersebut bisa dicapai apabila mengurangkan mudah untuk dihadapi meskipun perencanaan rasionalisasi Hatta adalah T.B. Simatupang
dasar perumusan keputusan
jumlah angkatan perang kepada susunan yang yang baik telah dipersiapkan. Secara geopolitik yang dikenal dekat dengan Sjahrir. Meskipun
rasional sebab angkatan perang yang terlalu besar Indonesia menghadapi kesukaran karena demikian, Jenderal Sudirman dan Urip merasakan
MENGUPAYAKAN PEMBANGUNAN DI
yang tidak terbelanjai oleh negara menimbulkan blokade Belanda menyebabkan kesulitan proses bahwa terdapat situasi kritis di dalam tubuh
TENGAH KRISIS
semangat yang buruk, merusak moril, dan ekspor dan impor serta kurangnya alat-alat angkatan bersenjata. Mereka berpendapat bahwa
mengurangkan kekuatan pertempurannya. Hatta untuk menggarap pekerjaan yang besar. Selain pemangkasan secara drastis dalam situasi yang Kebijakan Kabinet Hatta yang keempat adalah
berpendapat bahwa “suatu tentara yang kecil dan itu, problem selanjutnya adalah situasi perang tidak tepat harus ditunda meskipun anggaran masalah pembangunan yang dilakukan negara
efektif yang mendapatkan sokongan dana negara dan revolusi menyebabkan munculnya problem dana untuk menjamin keberlangsungan tentara menghadapi krisis. Meskipun menghadapi
dapat memelihara disiplin dan moril yang baik psikologis: orang masih hidup dalam psychose secara keseluruhan sebetulnya tidak mencukupi. berbagai kesukaran, terutama kesulitan keuangan,
dan dapat pula diperlengkapi sebaik-baiknya perang dan perasaan terbuang dan tidak dihargai Kekecewaan di kalangan militer tampak jelas pembangunan mesti dijalankan dan menjadi
keadaan”. Serentak dengan mengecilkan angka jasa-jasanya karena dipindahkan pekerjaannya. dalam pertentangan yang terjadi di Surakarta tanggung jawab pemerintah. Untuk menjalankan

148 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 149