Page 163 - Perdana Menteri RI Final

pembangunan, Hatta membentuk kementerian c. Menanami tanah baru yang belum kepada pemerintah soal hukum tanah secara KMB DAN PENGAKUAN KEDAULATAN
baru, yaitu kementerian pembangunan dan ditanami. 246 umum; (2) merancang dasar-dasar hukum tanah
Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda
pemuda. Gabungan pembangunan dan pemuda yang memuat politik agraria daripada Negara
Meskipun pertanian di Jawa telah dikerjakan melakukan agresi militer kedua di ibukota
merupakan simbol bahwa pembangunan negara Republik Indonesia; (3) merancang perubahan,
dengan baik, pengalaman selama enam bulan Republik, Yogyakarta. Sehari pasca serangan
akan disemangati oleh jiwa pemuda yang penggantian, dan pencabutan peraturan lama,
terakhir menyatakan bahwa pertanian masih tersebut, Yogyakarta diduduki oleh militer
penuh semangat dan cekatan dalam bertindak.
dapat diintensifkan. Penanaman baru yang baik dari sudut legislatif maupun praktik; (4) Belanda dan para pemimpin Republik
Kementerian ini mendapat tugas untuk
berasal dari tanah hutan, perkebunan, bekas menyelidiki soal-soal baru yang berhubungan membiarkan dirinya ditangkap dengan
menampung sebagian pemuda-pemudi yang
erfpacht klein landbouw, yang ditanami dengan dengan soal tanah. Tugas kewajiban panitia asumsi bahwa perhatian dunia akan tertuju
dikeluarkan dari tentara dan mengusahakan
padi dan palawija kurang lebih 75.000 hektar itu termasuk merencanakan cara bagaimana kepada Indonesia sehingga aksi militer
supaya mereka dapat melakukan pekerjaan
luasnya. Tanah sawah yang diusahakan ditanami menjalankan pasal-pasal agraria yang tersebut Belanda ini tidak mendapat simpati dari
244
kreatif. Dalam hal memilih pekerjaan,
luasnya lebih kurang 138.000 hektar, sedangkan dalam program nasional. dunia internasional. Hampir seluruh anggota
diutamakan ke dalam bidang pekerjaan yang
tanah yang dicoba ditanami jenis padi yang kabinet, kecuali beberapa orang yang tidak ada
membuat perusahaan, menghasilkan makanan, 247 Salah satu program Hatta dalam bidang politik
bagus luasnya kurang lebih 566.000 hektar. di tempat, ditangkap, termasuk pula Sjahrir.
dan membuat pakaian. Sementara itu, untuk memajukan kerajinan dan yang belum begitu diketahui banyak orang adalah Sukarno, Agus Salim, dan Sjahrir, kemudian
industri rakyat, pertukangan rakyat, perikanan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan diasingkan ke Brastagi dan kemudian Parapat,
Titik berat dari usaha kementerian pemuda dan
dan perhewanan, Hatta menjalankan latihan umum (pemilu). Dasar hukum dari program Sumatera Utara dan Hatta, Ali Sastroamidjojo,
pembangunan adalah menjalankan program
koperasi pada tiap-tiap keresidenan. Latihan ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 dan beberapa pemimpin lainnya diasingkan
transmigrasi secara besar-besaran yang dirancang
koperasi yang diberikan kepada rakyat di desa- pada tanggal 28 Agustus 1948. Memang pemilu ke Bangka pada tanggal 22 Desember. Pada
oleh pemerintah atas dasar memperbesar
desa tidak saja mengenai kepandaian mengatur tidak akan diadakan dengan segera, menurut tanggal 5 Februari 1949, Sukarno dan Salim
kemakmuran rakyat dan menyebarkan
pembukuan dan administrasi koperasi, melainkan perhitungan persiapannya memakan waktu satu kemudian dipindahkan ke tempat tahanan
kemakmuran seluruh rakyat. 245 Namun,
mendidik semangat cinta kepada masyarakat atas tahun dan pemilihannya akan berlangsung tiga Hatta di Bangka. Dalam penahanan Hatta
kebijakan ini belum dapat dilakukan sepenuhnya
dasar usaha bersama. 248 bulan sampai satu tahun lagi. Tujuan diadakan ditempatkan di villa berkamar tidur dua buah,
dan masih terbatas kepada penyelidikan
pemilihan umum ini adalah dua pertimbangan: tetapi dikurung oleh kawat berduri – cara-cara
tentang daerah transmigrasi, memikirkan dan Tanah memang menjadi salah satu concern dari
agar terbentuk susunan pemerintahan yang lebih Belanda tidak berubah sejak masa praperang.
merencanakan cara bagaimana transmigrasi Kabinet Hatta. Dalam Keterangan Pemerintah
dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat Ketika salah satu anggota Komite Jasa Baik
diselenggarakan. Di samping itu, pada masa kepada BP KNIP pada 16 Februari, salah
dan pemerintah dan agar demokrasi Indonesia menengok tempat interniran Hatta, ia terkejut
Kabinet Hatta, Republik kehilangan daerah- seorang anggota mengusulkan dihapuskannya
250
dapat tumbuh berkembang. Hatta berpendapat melihat Hatta “tinggal di dalam sangkar”.
daerah makmur dan subur yang menyebabkan hak konversi. Hatta kemudian membentuk
parlemen yang memiliki legitimasi dan kekuatan Hatta mengatakan, “hal ini bertentangan
kelancaran produksi menjadi terhambat, suatu badan agraria untuk menyelidiki hal
dengan keterangan wakil Belanda di PBB yang
hanyalah parlemen yang dipilih secara sah dan
terutama pada bidang pertanian, perikanan, dan itu. Berdasarkan laporan panitia tersebut
mengatakan bahwa mereka dibiarkan bebas
perhewanan. Hatta merencanakan tiga kebijakan maka Undang-Undang No. 13 Tahun 1948 demokratis oleh rakyat. Di dalam parlemen
bergerak di sekitar Bangka”. 251
untuk memperbanyak produksi dengan cara: dihapuskanlah hak konversi di daerah tersebut perdebatan antar partai mengenai isu-isu
Yogyakarta dan Surakarta yang menyebabkan penting negara sebaiknya diperdebatkan. Hatta Dewan Keamanan PBB merasa bahwa serangan
a. Menanami tanah pertanian yang sudah ada
hilangnya suatu hak tanah yang bersifat feodal, pun melihat bahwa kabinetnya sendiri berfungsi militer yang dilakukan oleh Belanda sudah
lebih kerap kali daripada yang telah sudah
sesuai dengan keinginan petani dalam kedua secara sementara. Dan ia mengharapkan setelah terlampau jauh. Ketika Belanda menyerang,
dalam setahunnya. 249
daerah tersebut. Hatta juga membentuk suasana politik kembali normal, kesepakatan Komite Jasa Baik PBB berada hanya beberapa
b. Memperbesar hasil tiap-tiap hektar tanah Panitia Agraria pada tanggal 21 Mei 1948 yang partai dapat membentuk sebuah kabinet kilometer di Yogyakarta, tepatnya di Kaliurang,
pada tiap-tiap kali panenan. memiliki kewajiban: (1) memberi pertimbangan parlementer yang kuat. dan dengan cara Belanda melakukan penyerangan

150 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 151