Page 164 - Perdana Menteri RI Final
P. 164

ini Komite Jasa Baik merasa tersinggung        untuk Indonesia di New Delhi pada tanggal 23
                           diperlakukan dengan cara tidak terhormat oleh   Januari 1949 di mana negara-negara Asia dan

                           Belanda. Amerika marah dengan tindakan         dua negara Afrika merekomendasikan kepada
                           Belanda. Mereka lalu menghentikan pemberian    Dewan Keamanan PBB untuk mengambil
                           dana  kepada Belanda untuk  mendukung          tindakan yang lebih keras terhadap Belanda.
                           pengeluaran di Indonesia. Di dalam kongres     Kedua, resolusi Dewan Keamanan PBB
                           Amerika, bahkan suara-suara untuk menyetop     pada tanggal 28 Januari 1949 di mana keluar
                           semua bantuan ekonomi AS semakin meningkat.    keputusan untuk menuntut pembebasan para
                           Reaksi-reaksi seperti ini tentu saja sesuatu yang   pemimpin Republik, mengawasi pembentukan
                           diharapkan oleh pemerintah Republik.           Negara Indonesia Serikat yang diusulkan,
                                                                          dengan pengalihan kedaulatan sepenuhnya
                           Dalam menjaga kontinuitas pemerintahan, sejak
                                                                          sebelum 1 Juli 1950. Keputusan yang dikeluarkan
                           para pemimpin Indonesia ditangkap, maka
                                                                          oleh Dewan Keamanan PBB memperlemah                                                                                                                  Delegasi Belanda yang diketuai oleh Dr. Van
                           pucuk kepemimpinan berpindah kepada menteri                                                                                                                                                         Royen diterima Wakil Presiden Mohammad
                                                                          legitimasi Belanda untuk bertahan di Indonesia
                                                                                                                                                                                                                               Hatta, 17 Juli 1949.
                           kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara, yang     dan sebaliknya memperkuat posisi Indonesia
                           berada di Sumatera. Mulai saat itu kekuasaan   dalam merebut kembali kedaulatan mereka.                                                                                                             Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

                           pemerintah berpindah kepada Pemerintah         Komisi Jasa Baik berubah menjadi Komisi PBB
                           Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.   untuk Indonesia (United Nations Commission
                                                                                                                                                  Jawa. Anak Agung Gde Agung, perdana menteri    genjatan senjata yang dijadwalkan mulai 1
                           Sementara itu, tentara masih mengadakan        of Indonesia, UNCI). Tugasnya adalah mencari                            Bali dari BFO, yang menemui para pemimpin      Agustus dan memutuskan untuk mundur
                           perang gerilya yang intensif di Jawa, meskipun   jalan untuk mengadakan penyelesaian konflik
                                                                                                                                                  Republik di Bangka mengakui bahwa ia terkesan   menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi, ia
                           kondisi pemimpin mereka Soedirman berada       berdasarkan jalur kompromistis. UNCI, menurut                           dengan semangat Hatta. Anak Agung merupakan    mencabut kembali pengunduran dirinya karena
                           dalam kondisi kritis karena penyakit TBC.      Hatta,  diserahi  kewajiban  untuk  membawa                             satu tokoh BFO yang nanti memberi dukungan     Sukarno mengancam akan ikut mengundurkan
                           Politik Indonesia untuk mencapai kemerdekaan,   pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia,                           yang kuat terhadap kepemimpinan dwitunggal     diri  juga.  Seminggu  setelah  Sukarno  dan
                           menurut Hatta, dibangun melalui dua sendi      berunding untuk mencapai persetujuan dalam                              dan gagasan kemerdekaan sepenuhnya Indonesia.   Hatta dibebaskan, Syarifuddin Prawiranegara
                           perjuangan: perjuangan politik internasional   tiga hal: (1) pengembalian pemerintah Republik                          Dalam menghadapi tekanan internasional dan     kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli

                           melalui jalan damai dan melakukan perang gerilya   ke Yogyakarta (2) mengadakan order peletakan                        simpati yang memudar dari mayoritas orang      1949, sebagai kepala PDRI ia menyerahkan
                                          252
                           apabila diserang.  Oleh sebab itu, Sukarno     senjata (3) mengadakan Konferensi Meja Bundar                           Indonesia, Belanda akhirnya terpaksa setuju    mandatnya kepada Hatta selaku perdana
                           menolak tawaran untuk memerintahkan tentara    di Den Haag yang merundingkan penyerahan                                untuk mengembalikan pemerintahan Republik      menteri dan wakil presiden untuk membentuk
                           meletakkan senjata dan mendukung gerilya       tak bersyarat daripada kedaulatan yang riil dan                         ke Yogyakarta.                                 kabinet yang baru.
                           tentara untuk membela kehormatan negara yang   penuh kepada Indonesia. 253
                                                                                                                                                  Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik   Satu peristiwa penting menjelang Konferensi
                           dilanggar.
                                                                          Faktor penting yang juga memperlemah posisi                             kembali beroperasi di Yogyakarta. Sambutan     Meja Bundar (KMB) adalah diadakannya
                           Sorotan   internasional  kepada  agresivitas   Belanda adalah agresi militer kedua mereka tidak                        rakyat kepada para pemimpin Republik yang      inisiatif  Konferensi  Inter-Indonesia  oleh
                           Belanda semakin kuat setelah serangan militer   hanya menghilangkan dukungan internasional                             diasingkan hangat dan meriah. Namun,           Indonesia dengan mengundang negara-negara
                           kedua. Menurut Hatta, ada dua simpati dunia    kepadanya, tetapi juga membuat negara-negara                            tanggapan yang agak sinis diberikan oleh pihak   BFO. Memang tidak ada satu kebulatan suara
                           internasional yang begitu penting dalam        BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) justru                          militer yang enggan mengakui kekuasaan         dari BFO untuk mendukung pengalihan
                                                                                             254
                           mengubah situasi konflik yang tengah berlangsung   menentang mereka.  Pembelaan terhadap                               sipil yang dianggap telah meninggalkan         kedaulatan mutlak kepada Negara Indonesia
                                                                                                                                                           255
                           di Indonesia. Pertama, resolusi Konferensi Asia   Indonesia muncul di wilayah-wilayah lain di luar                     Republik.  Soedirman menentang perintah        Serikat. Meskipun demikian, kebanyakan




                           152   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  153
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169