Page 156 - Perdana Menteri RI Final
P. 156
dan di beberapa wilayah lain yang telah disulap Belanda terus menekan pihak Republik dengan
menjadi negara buatan Belanda. Meskipun membentuk negara-negara federal di wilayah
Kabinet Hatta mendapat tekanan yang kuat yang telah direbutnya, tetapi mereka memperoleh
terhadap jalan diplomatik yang ditempuhnya, sedikit keberhasilan karena dukungan yang
229
ia tetap menekankan sikap politik realis yang mereka dapatkan tidak bertahan lama. Pada
mengutamakan perdamaian dalam usaha bulan Februari dibentuk negara Madura dan
menyelesaikan persengketaan dengan Belanda. negara Jawa Barat yang dinamakan Pasundan.
Dengan penandatanganan perjanjian Renville, Di bulan September 1948 dibentuk negara
pemerintah Indonesia akan melekaskan Sumatera Selatan dan kemudian November 1948
pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat negara Jawa Timur. Upaya ini terus berlanjut
(program kedua Kabinet Hatta). Menurut Hatta, sampai terbentuk lima belas negara federal di
Republik Indonesia menyetujui pembentukan wilayah yang telah Belanda rebut. Pada tanggal
Kabinet Hatta mengadakan sidang untuk
NIS bukan karena bentuk baginya yang menjadi 9 Maret 1948, van Mook mengumumkan menentukan sikap pemerintah terhadap
pemberontakan PKI/Madiun.
227
pokok, melainkan kemerdekaan bangsa. pemerintahan sementara untuk Indonesia yang
Bentuk boleh dipilih menurut kehendak berbentuk federal dan ia akan menjadi presiden Arsip Nasional Republik Indonesia
rakyat, yang dapat dinyatakannya melalui dari pemerintahan tersebut dibantu dengan
kemerdekaan berpendapat. Namun, yang tidak sekretariat kunci yang dikepalai oleh orang-
boleh diabaikan dalam NIS yang akan datang orang Belanda. Hatta tidak dilibatkan ke dalam
itu adalah hak demokratis yang melekat pada perencanaan pemerintahan federal sementara,
setiap penduduk. Itulah mengapa, pembentukan meskipun ia menawarkan untuk berpartisipasi.
NIS yang demokratis menjadi pokok tujuan Alasan penolakan tersebut ialah bagi pihak
utama dalam program pemerintahan Republik. Belanda belum terjadi penyelesaian politik
Pemerintah Indonesia bersedia ikut aktif yang final pengakuan Republik atas kekuasaan
mendorong pembentukan NIS yang demokratis Belanda. Tanpa persetujuan ataupun dengan
oleh pemerintah sementara asalkan memenuhi persetujuan Republik, Belanda bermaksud
syarat, sebagai berikut: membentuk Negara Indonesia Serikat yang
akan diresmikan pada akhir tahun itu. Namun,
a. Perwakilan bagi Republik yang adil (fair
perasaan pro-Republik di kalangan elite dan
representation)
dukungan yang tidak terlalu besar terhadap
b. Yang duduk dalam pemerintahan sementara federalisme di kalangan rakyat muncul di dalam
230
hendaklah orang-orang yang memiliki negara-negara federal tersebut. Atas dasar
kapasitas dan tanggung jawab inilah, pihak Belanda mempertimbangkan
dipakainya kekuatan militer untuk menyelesaikan
c. Pemerintah sementara itu berdasar kepada
konflik dengan Indonesia.
demokrasi dan menghargai tumbuhnya
PM Hatta berbincang-bincang dengan PM Anak
demokrasi di kalangan rakyat Agung Gde Agung dan PM Adil Poeradiredja di
Problem berat yang dihadapi Hatta tidak hanya
Jakarta.
d. Ada ketentuan yang nyata tentang kekuasaan mengenai bagaimana sulitnya ia menjalankan
Arsip Nasional Republik Indonesia
pemerintah sementara itu. 228 keputusan Renville, tapi juga bagaimana serangan
144 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 145
