Page 21 - Perdana Menteri RI Final

berdarah biru dari keluarga bangsawan Cirebon Republik Indonesia mencanangkan UUD 1950 ENDNOTES
pernah menjadi menteri keuangan, menteri sebagai pengganti UUD 1945. Badan yang
pekerjaan umum, menteri penerangan, hingga bertanggungjawab atas pembentukan UUD
menteri pertahanan. Djuanda terpilih menjadi 1950 adalah Badan Konstituante yang berperan 1 Rosihan Anwar. Mengenang Sjahrir: Seorang Negarawan dan 1981). Hlm. 1-3.
perdana menteri ke-11 sekaligus perdana menteri sebagaimana lembaga legislatif yang dapat Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan. (Jakarta, 23 Ibid.
Gramedia; 2010). Hlm. 204.
terakhir setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyusun undang-undang. 24 Lukman Hakim (Ed.). M. Natsir Di Panggung Sejarah
2 Peter Stanley. Tarakan: An Australian Tragedy. (New South
tumbang setelah tak mampu menahan gejolak Republik. (Jakarta, Republika; 2008). Hlm. 6-7.
Wales, Allen & Unwin Pty Ltd; 1997). hlm. 15-17.
pergolakan daerah-daerah. Konstituante dibentuk pasca pemilu 1955 25 Agus Basri. “Pahlawan NKRI yang Terlupakan” dalam
dengan tugas menyusun UUD 1950. Lokasi 3 David Jardine. Foreign Fields Forever: British Involvement Lukman Hakiem (Ed.). 100 Tahun Mohammad Natsir
in Indonesia Between 1945-1946 (Jakarta, Fellview
Djuanda paling dikenal karena keberhasilannya inti dari persidangan Konstituante bertempat di Publications; 2002). hlm. 14-15. Berdamai dengan Sejarah. (Jakarta, Republika; 2008). Hlm.
menghasilkan deklarasi yang mengokohkan Bandung dan menggunakan gedung konferensi 4 M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 153.
posisi Republik Indonesia sebagai negara yang sama dengan Konferensi Asia Afrika. (Jakarta, Serambi; 2010). hlm. 449. 26 Istilah dalam Bahasa Prancis yang berarti pembentuk
kelautan. Deklarasi Djuanda menyatakan Dalam perjalananya, kinerja konstituante tidak 5 Gilang Rahadian, et al. Seri Buku Tempo Sjahrir. (Jakarta, 27 Remy Madinier. Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi
bahwa perairan di antara wilayah Republik selalu efektif. Sejak bulan Desember 1955 hingga KPG; 2010). hlm. 68. Party between Democracy and Integralism. (Singapore, NUS
Press; 2015). hlm. 111.
Indonesia bukan perairan bebas melainkan milik November 1956, sebagai contoh, majelis ini tidak 6 Ibid.
pernah bersidang. 47 28 Ibid.hlm.112.
Republik Indonesia. Deklarasi ini secara tersurat 7 Sutrisno Kutoyo. Sejarah Daerah Daerah Istimewa
29 Remy Madinier. Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi
menunjukkan keengganan Republik Indonesia Yogyakarta (Jakarta, Departemen Pendidikan dan
Pembubaran Badan Konstituante ini hanya Kebudayaan Republik Indonesia; 1997). hlm. 336. Party between Democracy and Integralism. ibid. hlm. 49.
untuk patuh pada peraturan (ordonantie) Belanda
sebuah bentuk pelaksanaan dari Dekrit Presiden 8 Rosihan Anwar. Sejarah Kecil Petite Historie Indonesia Jilid 30 ibid. hlm. 112.
mengenai wilayah kepulauan. Setelah Perdana
yang disampaikan pada Juli 1959 atas desakan 7: Kisah-Kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan (Jakarta, 31 Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy in
Menteri Djuanda turun dari jabatannya, deklarasi Kompas; 2015). Hlm. 99.
A.H. Nasution. Dekrit ini adalah deklarasi awal Indonesia. (Jakarta, Equinox; 2007). Hlm. 180.
ini dituangkan dalam Undang Undang No.4/
dari Demokrasi Terpimpin yang secara masif 9 Rosihan Anwar. Ibid. 32 ibid.
PRP/1960 yang salah satunya berkonsekuensi
memperbesar kekuasaan Sukarno dalam urusan 10 Rudolf Mrazek. Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia. 33 Martin Van Bruinessen. NU: Tradisi, Relasi Kuasa, dan
dalam perluasan wilayah Republik Indonesia (Jakarta, Obor; 1996) Hlm. 121.
politik. Sukarno tidak hanya menjadi kepala Pencarian Wacana Baru. (Jakarta, LKiS; 2004). Hlm. 58.
45
hingga dua kali lipat. Deklarasi ini kemudian 11 Ibid.
negara (Presiden) melainkan menjadi kepala 34 Remy Madinier. Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi
diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada
pemerintahan (Perdana Menteri) pada Kabinet 12 Ibid. Party between Democracy and Integralism. ibid. hlm. 49.
tahun 1982 dengan keputusan yang dikenal
Kerja yang dibentuk setelah pembubaran 13 Gilang Rahadian, et al. Seri Buku Tempo Sjahrir. Ibid. hlm. 35 Herbert Feith. The Wilopo Cabinet 1952-1953 Turning
dengan UNCLOS (United Nation Convention on Point in Post-Revolutionary Indonesia. (Jakarta, Equinox;
Kabinet Djuanda. Dalam kabinet ini, Djuanda 92-93.
the Law of the Sea). 46 2007). Hlm. 85.
“diturunkan” menjadi menteri utama yang 14 Ibid.
sesungguhnya tidak lebih dari jabatan politik. 48 15 Ibid. 36 Ibid. Hlm.
Berhasil menghasilkan peraturan yang
37 Zulfikar Ghazali, et.al. Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan
menguntungkan wilayah Republik Indonesia, 16 Iin Nur Insaniwati. Mohamad Roem: karier politik dan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo.
Sukarno yang merangkap jabatan (meskipun perjuangannya, 1924-1968. (Jakarta, Indonesiatera; 2002).
Djuanda sebagaimana perdana menteri (Jakarta, Depdikbud; 1998). Hlm. 44-46.
sebagai perdana menteri) secara institusional Hlm. 72.
pendahulunya belum berhasil mengintegrasikan 38 Hario Kecik. Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa
mengakhiri periode ke-perdanamenteri-an di 17 Harry Poeze, Cornelis Dijk, & Inge van Der Meulen. Di
Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600- Indonesia. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia; 2009). Hlm.
Indonesia. Sukarno bertahan sebagai pejabat 77.
Bahkan persoalan ini tidak dapat diselesaikan 1950. (Jakarta, Gramedia; 2008). Hlm. 133.
perdana menteri selama tujuh periode kabinet 39 Yanto Bashri & Retno Suffatni. Sejarah Tokoh Bangsa.
hingga tahun 1963 ketika Sukarno menempuh (Kabinet Kerja I hingga Kabinet Dwikora) yang 18 Y. Harsoyo. Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. (Yogyakarta, LKiS; 2004). Hlm. 184.
jalan konfrontatif dalam menyelesaikan hanya dibedakan oleh reshuffle menteri-menteri (Tangerang, Widyatama; 2006). Hlm. 12.
40 Yanto Bashri & Retno Suffatni. Sejarah Tokoh Bangsa. Ibid.
persoalan ini. yang bekerja di bawahnya. Konsep pemimpin 19 Y. Harsoyo. Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Ibid. Hlm. 185.
Hlm.
tunggal di mana kepala negara dan kepala 41 J.Th. Linblad. Bridges to New Business: The Economic
20 Deliar Noer. Mohammad Hatta: Biografi Politik. (Jakarta, Decolonization of Indonesia. (Leiden, KITLV;2008). Hlm.
PERDANA MENTERI TERAKHIR: MENUJU pemerintahan dijabat oleh tokoh yang sama LPES; 1980). Hlm. 359. 45-46.
DEMOKRASI TERPIMPIN bahkan berlanjut pasca kejatuhan Sukarno yang 21 Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas,
kemudian digantikan oleh Soeharto. Memasuki 42 Hans Antlov. “Introduction”. dalam Hans Antlov & Sven
dan Aktualitas Pancasila. (Jakarta, Gramedia; 2015). Hlm.
Cederroth (Ed.). Elections in Indonesia: New Order and
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri periode Orde Baru, konsep perdana menteri 10 & M.B.P. Manus. Tokoh-Tokoh Badan Penyelidikan
Beyond. (London, RoutledgeCurzon; 2004). Hlm.2-3.
Djuanda Kartawidjaja, Presiden Sukarno atas sudah tidak digunakan. Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. (Jakarta,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI; 1993). Hlm. 43 Leo Suryadinata. Elections and Politics in Indonesia.
dorongan PNI mengeluarkan dekrit presiden 118-120. (Singapore, ISEAS; 2002). Hlm.21-22.
1959. Dekrit ini dikeluarkan atas masalah yang
22 Abdul Halim. Di Antara Hempasan dan Benturan: Kenang- 44 Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy. Ibid.
telah terjadi sejak awal tahun 1950an ketika Kenangan Dr. Abdul Halim 1942-1950. (Jakarta, ANRI; Hlm. 460-461.
8 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 9