Page 294 - Perdana Menteri RI Final
P. 294

pada  1939.  Kehadirannya dalam konferensi     pegawai juga memperoleh tunjangan beras yang
                                                                                                                                                                                                                         47
                                                                                                                                                  itu merupakan undangan NVV (Nederlands         cukup untuk satu bulan.  Sedangkan, untuk
                                                                                                                                                  Verbond van Vakverenigingen) yang memintanya   menjamin pembelian beras dan ketersediaan
                                                                                                                                                                                           46
                                                                                                                                                  menjadi ahli dalam pertemuan tersebut.         pasokan  beras  dibentuklah  BAMA  (Jajasan-
                                                                                                                                                  Dalam perjalanannya menghadiri konferensi,     Bahan Makanan) pada November 1951 yang
                                                                                                                                                  Sukiman sempat singgah di Belanda, dimana      bertujuan untuk mengendalikan harga dan
                                                                                                                                                  ia berkesempatan menyuarakan aspirasi serikat   pasokan bahan pangan, sehingga rakyat tidak
                                                                                                                                                  pekerja di tanah air di hadapan menteri tanah   harus membayar harga beras di luar kapasitas
                                                                                                                                                  jajahan. Terkait dengan keterlibatannya dalam   ekonomi mereka. Kebijakan ini tidak lepas dari
                                                                                                                                                  gerakan buruh, hal ini juga perlu dilihat      usulan Menteri Perekonomian, Wilopo.
                                                                                                                                                  dalam konteks pergulatan politik yang sedang
                                                                                                                                                                                                 Selama  menjabat  sebagai perdana menteri,
                                                                                                                                                  berlangsung dalam tubuh organisisi buruh yang
      Presiden Sukarno memberikan keterangan pers
      dalam acara penyerahan mandat Kabinet Sukiman-                                                                                              mempertemukan antara kelompok kiri dengan      persoalan politik luar negeri adalah masalah
      Suwirjo pada tanggal 23 Maret 1952.                                                                                                                                                        terberat yang  pernah dihadapi Sukiman.
                                                                                                                                                  kalangan Islam. Keberadaan Sukiman dalam
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                                                                                                    gerakan buruh—seperti yang pernah dilakukan    Terlepas dari kurangnya koordinasi dan mitigasi
                                                                                                                                                                                                 resiko atas langkah yang diambilnya maupun di
                                                                                                                                                  pula oleh seniornya di PSII, Agus Salim—telah
                                                                                                                                                                                                 sisi lain tendensi politik partai-partai terhadap
                                                                                                                                                  memberi perimbangan atas dominasi kelompok
                                                                                                                                                  kiri dan mendorong organisasi serta gerakan    kepemimpinannya, sejumlah kebijakan Sukiman
                                                                                                                                                  buruh untuk tidak menjadi sekedar menjadi alat   dalam politik luar negeri, bahkan yang paling
                                                                                                                                                  politik ideologi tertentu.                     kontroversial sekalipun, merupakan terobosan
                                                                                                                                                                                                 terutama untuk meningkatkan daya tawar
                                                                                                                                                  Tampaknya, protes yang marak dilakukan para
                                                                                                                                                                                                 diplomatik Indonesia di hadapan negara mantan
                                                                                                                                                  buruh pada pertengahan tahun 1951—saat
                                                                                                                                                                                                 penjajah. Salah satu contohnya adalah ratifikasi
                                                                                                                                                  itu umat muslim sedang menjalankan puasa       Perjanjian San Fransisco yang pada mulanya
                                                                                                                                                  ramadhan—erat kaitannya dengan tuntutan        banyak memunculkan tentangan. Keterlibatan
                                                                                                                                                  mereka untuk memperoleh bonus hari raya        Indonesia dalam perjanjian tersebut menjadi
                                                                                                                                                  sebagaimana yang diterima para pegawai
                                                                                                                                                                                                 penting karena Ahmad Subajro dan delegasi
                                                                                                                                                  negeri. Terkenal sebagai kabinet yang pemurah
                                                                                                                                                                                                 diplomat Indonesia berhasil melobi Amerika
                                                                                                                                                  dalam hal keuangan bagi para pegawai negeri,
                                                                                                                                                                                                 memuluskan jalan bagi negoisasi lebih lanjut atas
                                                                                                                                                  kebijakan Sukiman yang sangat populer dan
                                                                                                                                                                                                 kepentingan Indonesia terhadap Jepang.
                                                                                                                                                  bahkan terus dipertahankan hingga sekarang—
                                                                                                                                                  walaupun sempat dihentikan sementara waktu     Persoalan yang lebih kompleks sebenarnya
                                                                                                                                                  pada era Wilopo—adalah pemberian tunjangan     terjadi dalam hubungan dengan Belanda, dan
                                                                                                                                                  hari raya. Sukiman memberikan bonus pada para   oleh karenanya muncul Amerika yang dipandang
      Presiden Sukarno memberikan arahan dalam                                                                                                    abdi negara menjelang Idul Fitri (yang jatuh   dapat menjadi pihak yang menguntungkan bagi
      penyerahan mandat kabinet kepada presiden
                                                                                                                                                  pada awal Juli 1951) sebesar Rp.125,- hingga   kelanjutan diplomasi Indonesia. Tidak dapat
      tanggal 23 Maret 1952.
                                                                                                                                                  Rp.200,- untuk setiap orang. Selain itu, pada   dipungkiri, dalam jangka waktu dua tahun setelah
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
                                                                                                                                                  masa Sukiman menjabat perdana menteri, para    ditandatanganinya KMB, perkembangan yang




                           282   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  283
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299