Page 292 - Perdana Menteri RI Final
P. 292
oleh pemerintah Indonesia tidak diluluskan. situasi dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan penyusunan anggaran untuk militer. Hal Dalam bidang ekonomi, nasionalisasi DJB
Dalam perdebatan ini, kelompok yang tidak dari penandatanganan MSA. Meskipun sudah inidisebabkan oleh karena pergantian menteri tampaknya akan terus dikenang sebagai legacy
menyetujui perjanjian Cohan-Subarjo adalah demisioner, kabinet ini masih melanjutkan pertahanan yang berlangsung cepat di awal terbesar dari kabinet Sukiman. Program Benteng
mayoritas. tugasnya sampai terbentuk kabinet baru. masa kerja kabinet, Sewaka tidak menyusun dan “Sumitro Plan” yang diadopsi pemerintahan
alokasi anggaran baru untuk pertahanan Sukiman juga turut menyumbang kenaikan
Akhir dari perjalanan kabinet Sukiman WARISAN PAK DOKTER melainkan menggunakan budget yang sudah jumlah pengusaha pribumi dan industri kecil,
mulai tampak ketika partai-partai dominan
dibuat oleh pendahulunya. walaupun tidak dapat dipungkiri kurang cermat
Selama 11 bulan lebih, Pak Dokter telah
menyatakan pandangan resminya atas persoalan
dalam menyaring para pemohon izin impor,
memimpin kabinet kedua di era Indonesia dalam
ini. Pada 11 Februari, Masyumi di bawah Terlepas dari hal itu, perkembangan menarik
malah menyebabkan proporsi pengusaha impor
bingkai negara kesatuan, dengan dua kekuatan
Natsir—yang pada saat menjabat Perdana berlangsung selama pemerintahan kabinetnya di yang sah menurun. Kebijakan lain yang diambil
politik besar yakni nasionalis (PNI) dan Islam
Menteri di tahun 1950 menolak bantuan mana Perdana Menteri Sukiman menempatkan pada era Sukiman adalah ditinggalkannya sistem
(Masyumi) menjadi tulang punggung utamanya.
militer Amerika yang ditawarkan Melby— program keamanan dan penciptaan stabilitas nilai tukar berganda yang telah menjadi bagian
Selama menjabat perdana menteri, Sukiman
mengeluarkan pernyataan bahwa partainya tidak sebagai proritas utamanya. Feith berkomentar, dari sistem ekonomi fiskal sejak tahun 1950.
melakukan sejumlah hal penting, terutama di
bertanggung jawab atas langkah yang diambil bila dibanding Natsir maupun Hatta, Sukiman Langkah ini diambil atas saran ekonom Jerman,
bidang keamanan, ekonomi, dan hubungan
oleh kabinet Sukiman. Di tanggal yang sama, terlihat lebih tegas dan tangguh dalam usahanya Hjalmar Schacht, yang diundang ke Indonesia
luar negeri. Terlepas dari sejumlah programnya
PIR juga menolak penandatanganan MSA yang menciptakan ketertiban dan keamanan negara. sebagai penasihat keuangan oleh Jusuf Wibisono
merupakan usaha untuk menyelesaikan
mereka lihat sebagai penyimpangan dari politik Tindakan-tindakan keras memang diambil dan Sumitro Djojohadikoesoemo sejak kabinet
persoalan-persoalan yang telah ada sebelumnya,
luar negeri bebas aktif Indonesia, dan karena Sukiman untuk mengatasi pergolakan politik, sebelumnya. 45
beberapa diantaranya dilakukan secara dramatis,
alasan itulah, PIR meminta Ahmad Subarjo maupun “pemberontak-bandit”, terlebih lagi
seperti pembebasan 950 tahanan oleh M.
mengundurkan diri. Lima hari berselang giliran bila terkait dengan kelompok kiri, seperti yang Dalam waktu kurang dari satu tahun, Sukiman
Yamin, dan nasionalisasi DJB yang diumumkan
PNI menyatakan pandangannya. Partai ini juga dilakukannya dalam peristiwa ‘Razia Agustus”. yang memiliki program jangka pendek
oleh Jusuf Wibisono pada saat konferensi pers
menolak, dan meminta keseluruhan kabinet Ia menangkap lebih banyak orang dibandingkan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan
pertamanya.
mengembalikan mandatnya kepada presiden. para pendahulunya. Tindakan keras semacam perekonomian rakyat berhasil mempersiapkan
Pada era Sukiman, sebenarnya sudah mulai ini dapat menekan angka kriminalitas maupun rancangan undang-undang pengakuan serikat
Sebagai dampak dari masalah ini, Ahmad aksi-aksi kolektif yang dapat mengganggu buruh, dan perjanjian kerja sama (collective
terasa sejak Natsir, kiprah militer dalam politik
Subarjo sendiri kemudian mengundurkan ekonomi seperti pembegalan kargo di arbeidsovereenkomst). Hal ini sebenarnya
pemerintahan mulai berkurang. Kondisi ini
diri. Pada 21 Februari, mosi tidak percaya atas pelabuhan-pelabuhan, dan demonstrasi buruh menunjukan posisi Sukiman terhadap
sangat berbeda dengan yang terjadi sebelum
penanganan masalah MSA yang dilakukan dimana untuk sementara waktu gerakan radikal kaum buruh di mana banyak kalangan yang
penyerahan kedaulatan di tahun 1949 dimana
43
Ahmad Subardjo muncul dari kabinet sendiri, militer menjadi kekuatan terpenting dalam kalangan buruh terpaksa mengurangi aksinya. mengarahkan kritik kepada kabinetnya dalam
yang sekaligus menerima pengunduran diri Pada kasus lain, Sukiman memadukan tindakan menekan suara-suara radikal kaum buruh.
revolusi sekaligus sangat berperan dalam
Ahmad Subarjo sebagaimana surat yang ia politik pemerintahan. Dalam hal ini, Sukiman kerasnya dengan pendekatan yang lebih lunak, Terlepas dari itu, Sukiman sendiri sebenarnya
ajukan pada 11 Februari. Pemerintah sebenarnya tidak terlalu menekakankan peran tentara seperti yang ditunjukan di Kudus. Pada akhir telah memiliki kedekatan dengan gerakan buruh
memiliki kesempatan untuk menjawab interpelasi dalam politik dan pemerintahan selama ia Desember 1951, battalion tentara di Kudus sejak lama. Selain aktif dalam PPPH bahkan
yang diajukan Djody Gondokusumo mengenai memimpin kabinet. Bahkan, ia cenderung melakukan desersi dan mendeklarasikan diri menjadi ketua, dan merupakan pemrakarsa
kebijakan yang diambil terkait dengan MSA pada mengabaikan seperti banyak dilakukannya sebagai bagian dari Darul Islam. Gerakan ini sekaligus motor penggerak bagi surat kabar
25 Februari. Tetapi, pada dua hari sebelumnya, saat pengambilan keputusan-keputusannya dapat dengan segera diatasi oleh tentara yang ada buruh bertajuk “Oetosan Indonesia”, Sukiman
Sukiman mengembalikan mandat kepada tanpa berkonsultasi dengan para petinggi di Jawa Tengah dengan menggunakan kekuatan adalah wakil Indonesia untuk berpidato pada
presiden dengan alasan untuk memperbaiki tentara. Contoh lain dapat dilihat dalam militer yang disertai persuasi politik. 44 konferensi buruh internasional di Geneva Swiss
280 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 281
