Page 288 - Perdana Menteri RI Final
P. 288
pemerintah tidak memberikan izin perayaan hari negosiasi selanjutnya antara Indonesia dengan
ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok, setelah Jepang. Di sisi lain, para penentang menganggap
sebelumnya politisi Tiongkok juga menyerang keterlibatan Indonesia dalam perundingan
Sukarno dan Hatta melalu tulisannya. Puncak tersebut dapat mengarah pada hilangnya
eskalasi, pemerintah Indonesia dengan dukungan netralitas Indonesia. Bagaimanapun juga, isi dari
suara populer bahkan mengupayakan larangan perjanjian itu adalah produk dari Amerika dan
bepergian tanpa izin bagi representasi Tiongkok Inggris. Terkait dengan netralitas politik luar
di Indonesia dari otoritas berwenang. negeri, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa
Indonesia akan terseret—atau paling tidak akan
Terlepas dari persoalan dengan Tiongkok, dua
memperoleh tekanan—untuk masuk dalam blok
kabinet Masyumi—Sukiman dan demikian
Amerika. Selain itu, apabila delegasi Indonesia
halnya dengan Natsir—menempatkan kebijakan
turut meneken perjanjian San Fransico,
luar negeri bebas aktif dalam bentuk yang
dikhawatirkan akan memperburuk hubungan
pragmatis dimana kebijakan diekspresikan secara Sidang Kabinet mengenai Perjanjian San Francisco
politik regional dengan negara-negara sahabat pada tanggal 4 Oktober 1951
moderat dengan menjalankan sikap politik ‘tidak
yang dahulunya sangat mendukung kemerdekaan
anti-Barat’. Walaupun dalam sejarah kabinet di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Indonesia, seperti India yang memilih tidak
era pemerintahan Indonesia Merdeka, Sukiman
mengirimkan wakil ke San Fransisco.
bukanlah yang pertama dalam menjalankan
petinggi partai yang mendukung Indonesia besar Indonesia di Amerika, arah politik PNI
kebijakan yang oleh sejumlah kalangan dilihat
Menjawab tudingan bahwa Indonesia akan
34
sebagai ‘pro-West neutralist’, namun menerima mendandatangani Perjanjian San Fransisco, cenderung mudah diperkirakan sejak sebelum
kehilangan netralitas, para supporter Perundingan
reaksi yang jauh lebih keras atas kebijakan tentu saja, adalah Sukiman dan Jusuf pembicaraan internal ini di mulai. Namun,
San Fransico berargumen bahwa Indonesia tetap
luar negerinya bila dibandingkan pada masa Wibisono—keduanya merupakan bagian dari keputusan musyawarah partai menunjukan
dapat bertindak secara independen. Kelompok ini
Natsir, yang sekaligus mengakhiri kiprah pemerintahan. Sedangkan Natsir, M. Roem hasil yang berlainan, sehingga secara resmi PNI
membedakan antara ‘netral’ dan ‘independen’— 36
pemerintahannya. dan Sjafruddin Prawiranegara menjadi kubu mengumumkan bahwa partainya menolak.
terma yang menekankan bahwa Indonesia bebas
yang menentang. Setelah melakukan seri
menentukan langkah politiknya secara dinamis, Perbedaan pandangan diantara kedua partai
Masalah luar negeri Indonesia menjadi isu
pertemuan selama dua hari di awal September,
politik yang mulai mencuat sejak bulan Juli 1951. yang mana dalam beberapa hal terdengar utama pendukung pemerintah itu sempat
kelompok Sukiman memenangkan pemungutan
Persoalan pertama terkait dengan hal ini adalah membenarkan sikap “pro-West neutralist”. Lebih menimbulkan dugaan akan terjadinya perpecahan
suara dengan jumlah 17 berbanding 14, dan 2
rencana Indonesia untuk mengirimkan delegasi lanjut, pihak ini juga melihat perlunya Indonesia di kabinet yang diperkirakan merupakan akhir
35
abstain. PNI yang melakukan pembicaraan
guna menghadiri perjanjian San Fransisco yang mereposisi sikap politiknya dalam menghadapi dari kabinet Sukiman. Hanya saja, persoalan ini
beberapa hari kemudian, hanya berselang tidak lantas membesar dan berujung pada kondisi
merupakan perundingan perdamaian pihak geo-politik dunia yang berubah pasca Perang
beberapa jam sebelum naskah perjanjian seperti yang banyak dispekulasikan. Selain faktor
Sekutu dengan Jepang sebagai akhir dari Perang Dunia II. Dukungan negara super-power seperti
disahkan di San Fransisco, mengambil jumlah partai yang menolak ratifikasi sangat
Dunia II, pada awal minggu kedua di bulan Amerika akan berguna bagi diplomasi luar negeri
keputusan untuk menolak keterlibatan delegasi kecil—terdiri dari PNI yang terpecah, dan Partai
September. Indonesia terutama untuk menghadapi Belanda.
Indonesia ikut meratifikasi perjanjian tersebut. Buruh—kemampuan para elit poltik partai
Kalangan yang mendukung menganggap Perdebatan lebih lanjut juga terjadi pada tingkat Hal ini cukup mengejutkan karena dengan berbeda paham tersebut yang sangat berhati-hati
Indonesia perlu mengirimkan wakil ke kabinet dimana dua partai utama pendukung sejumlah tokoh senior menjadi pendukung dalam mengeluarkan pernyataan ke hadapan
perundingan itu karena konswekensi politik Kabinet Sukiman terpecah baik secara internal perundingan ini: Suwiryo, Sartono, dan Ali publik cukup membantu meredam suasana.
yang dihasilkan akan berkaitan langsung dengan maupun di dalam kabinet. Di Masyumi, para Sastroamidjojo yang saat itu menjabat duta Seperti kasus yang menimpa salah satu tokoh PNI,
276 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 277
