Page 335 - Perdana Menteri RI Final

yang sangat menentukan nasib Kabinet Wilopo merasa memperoleh hak-nya kembali untuk
dalam menghadapi krisis politik akibat peristiwa mengerjakan tanah itu.

Tandjung Morawa.
Pada bulan Maret 1953, pemerintah mulai
Sejak 1951, ketika Iskaq masih menjabat sebagai menjalankan rencananya dengan merelokasi
menteri pada kabinet Sukiman, ia mensepakati 62.000 orang yang tinggal di Tanjung Morawa.
untuk mengembalikan sejumlah besar lahan Namun, petani setempat tidak mau pindah dan
di Tanjung Morawa Sumatra Timur yang kemudian melakukan perlawanan. Tindakan keras

dulunya, sebelum perang, dikuasai oleh Deli diambil, Abdul Hakim (Masyumi), Gubernur
Planters Vereniging (DPV). Kebijakan Iskaq Sumatra Utara yang tidak mengindahkan
tersebut erat kaitannya dengan usaha pemerintah pertimbangan dari Departemen Agraria di
dalam menarik pemodal asing. Persoalannya Jakarta yang telah memperingatkannya beberapa
adalah tanah DPV yang pada masa Jepang hari sebelumnya bahwa relokasi dapat dilakukan
Beberapa anggota Kabinet Wilopo sedang
diterlantarkan kemudian diolah oleh para petani dengan memulihkan terlebih dahulu hak para bercakap-cakap sebelum Wilopo menyerahkan
mandat 2 Juni 1953
yang merasa bahwa DPV tidak lagi memiliki hak petani sebelum dipindahkan dan memastikan
atas tanah yang mereka garap. DPV sebenarnya pemindahan dilakukan dengan jalan damai. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

telah menyetujui untuk mengembalikan Polisi-tentara dikerahkan untuk mengawal
130.000 hektar (dari 255.000 hektar) dari penggusuran lahan petani menggunakan traktor.
menghentikan pengembalian tanah kepada DPV, Laporan berbeda muncul dari lingkaran PNI.
tanah tersebut dengan syarat bahwa pemerintah Konflik langsung tidak dapat dihindarkan
dan membebaskan orang-orang yang ditangkap Abdullah Jusuf—anggota parlemen dari PNI
akan memberikan izin kepada DPV untuk dan pada puncaknya terjadi penembakan yang
karena kasus tersebut. yang ditugaskan untuk menginvestigas kasus
mengerjakan 125.000 hektar sisanya selama 30 memakan 5 orang korban meninggal dan banyak
ini menyalahkan Gubernur Sumatra Timur,
tahun. Hingga kabinet Sukiman bubar, hasil lainnya luka-luka. Masyumi yang menganggap mosi Sidik
Addul Hakim. Baginya persoalan berakar
negosiasi ini tidak pernah dieksekusi. Kertapati ditujukan kepada menteri dalam dari kompensasi yang tidak adil sehingga
Buntut dari peristiwa ini menjadi masalah pelik
negeri, M. Roem, memberi back up penuh
petani menolak direlokasi. Lebih lanjut, ia juga
Kabinet Wilopo kemudian melakukan usaha di parlemen. Pada 22 Mei, Sidik Kertapati
kepada menterinya itu. Pemerintah juga turut
menuduh bahwa Gubernur meneima f. 600.000,-
untuk menjalankan kesepakatan dengan DPV (SAKTI) mengajukan mosi terhadap pemerintah
menolak mosi tersebut, dan mendukung
uang kompensasi yang tidak dikelolanya dengan
tersebut. Permasalahannya pada tanah seluas yang meminta agar menghentikan pelaksanaan
kebijaksanaan M. Roem dalam menangani kasus
baik. Gubernur dianggapnya bertindak sendiri
125.000 yang akan kembali digarap DPV, pembagian tanah di Tanjung Morawa, Tanjung Morawa. Pihak kementerian dalam
tanpa konsultasi kepada para wakil rakyat itu dan
terdapat sekitar 62,000 jiwa yang mendiaminya membatalkan pedoman dan instruksi yang negeri mengirimkan staffnya yang disebut-sebut
sengaja menciptakan ketegangan agar kekuatan
baik warga pribumi pribumi maupun keturunan digunakan untuk menangani kasus itu, serta berasal dari Masyumi untuk mengusut kasus ini
polisi dapat digunakan.
Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa tanah mendesak agar para tahanan yang terkait dengan yang kemudian memberikan keterangan yang
tersebut dahulunya merupakan lahan garapan peristiwa tersebut segera dibebaskan. Mosi ini cenderung menyudutkan petani. Laporannya Pemimpin PNI Sumatera Utara yang juga
nenek moyang mereka yang jatuh ke tangan memperoleh dukungan dari Sardjono (BTI), menyebutkan bahwa bahwa konflik di Tanjung pemimpin harian Waspada, M. Said melihat
para pemodal asing melalui perantaraan Sultan Rasuna Said (non-partai), Ehem Erningpraja Morawa bukanlah suatu spontanitas melainkan bahwa peristiwa Tanjung Morara merupakan
Deli yang kemudian meyewakan tanah mereka (SOBSI) dan I.R. Lobo (Progresif). Pengusul perlawanan politik petani Tionghoa yang anti- aksi spontan para petani yang akan digusur
secara semena-mena dalam jangka waktu melakukan sejumlah perbaikan pada mosi pemerintah. Para petani ini berjejaring dengan dengan menggunakan cara-cara kekerasan,
99 tahun. Ketika zaman kolonial berakhir mereka untuk dapat diterima oleh PNI. Sehingga PKI di Medan dan memiliki organisasi induk di dan ia mengecam keras tindakan gubernur
dan muncul negara-nasional, para petani isi mosi tersebut hanya tersisa tuntutan untuk Tiongkok. tersebut. Belakangan, M. Said yang merupakan

322 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 323