Page 429 - Perdana Menteri RI Final

kabinet-kabinet Demokrasi Liberal Indonesia diterima dan tidak ambisius, hal tersebut tidak ENDNOTES
dalam hal kegigihannya memperjuangkan serta menciptakan pemimpin lemah. Keyakinan

perbaikan tata-kelola negara serta mendorong kuatnya akan lembaga demokrasi dan parlemen 1 Burhanuddin Harahap, 1955, Keterangan Pemerintah tentang dalam Far Eastern Survey, Vol. 24, no. 2, 1955, hlm. 17-24.
Program Kabinet, Kementerian Penerangan RI, hlm. 5.
demokratisasi dan perdamaian dalam Republik untuk mendorong keputusan-keputusan yang 27 Goh Cheng Teik, “Why Indonesia’s attempt at democracy
2 Feith, H. (2009). The Wilopo Cabinet, 1952-1953: a turning in the 1950s failed?”, hlm. 234.
Indonesia. secara politis sulit diterima ini menjadi bukti point in post-revolutionary Indonesia. Equinox Publishing.
28 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar
betapa kuatnya Ia sebagai salah satu Perdana 3 Achmad Mudjiono, “Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun Demokrasi, hlm. 39-40.
Burhanuddin menghabiskan masa tuanya Menteri terbaik Indonesia di tahun 1950an. 1955-1956”, Jurnal Avatara, Vol. 5, No.3, Oktober 2017,
hlm. 689 29 De Locomotief, 12 Agustus 1955
dalam posisinya sebagai pemimpin ummat. 30 Java Bode, 8 Agustus 1955
4 Het Nieuwsblad voor Sumatra, 5 Agustus 1955
Hijrah yang dilakukannya ketika meninggalkan 31 Iskandar Tedjasukmana, The Development of Labor Policy
5 Kevin Fogg, Indonesian Islamic Socialism and its South
and Legislation in the Republic of Indonesia, p. 116-118.
Jawa untuk memulai pemerintahan tandingan Asian Roots, p. 1-17.
32 Het Nieuwsblad voor Sumatra. 12 Agustus 1955.
Jakarta di Sumatera Barat memperkuat 6 Suswanta, 2000, Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh
Masyumi dalam Drama PRRI, Yogyakarta: Avyrouz, hlm. 33 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional.
kepercayaan spiritualnya. Dalam kejaran 23
34 Goh Cheik Teng, Why Indonesia’s Attempt at Democracy
TNI di hutan belantara Sumatera, ia bersama 7 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar in the Mid-50s failed?” p. 234.
Demokrasi, p. 21.
dengan Mohammad Natsir dan Syafruddin 35 Surat Kabar De nieuwsgier, 12 Agustus 1955
8 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar
Prawiranegara seolah mengalami penguatan Demokrasi, p. 23-24. 36 Wie, T. K. (2010). The debate on economic policy in newly-
independent Indonesia between Sjafruddin Prawiranegara
kepercayaannya. Setelah ujian masuk penjara 9 Kevin Fogg, Muslim Nationalism after Independence, p. and Sumitro Djojohadikusumo. Itinerario, 34(1), 35-56.
288.
dan pengintegrasian kembali di masyarakat, 37 Salim, E. (2011). “Widjojo’s Invisible Hand”. Economics and
10 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar Finance in Indonesia, 59, h. 234-235.
Burhanuddin mencari posisi baru dalam Demokrasi, p. 27.
38 Thomas Lindblad. (2010). “Economic growth and
masyarakat dan sistem politik Orde Baru yang 11 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar decolonization in Indonesia.” Itinerario, 24:1. h. 102.
Demokrasi, p. 28.
sama sekali baru dan asing baginya. Pencantuman 39 Sandra Chambers Vaughn, Foreign Aid: its Impact on
12 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar 1950s Indonesian Political Development, 1950-1972, p. 44.
namanya dalam Petisi 50 yang diprakarasi Demokrasi, p. 29-30.
40 Thomas Lindblad, Economic growth and decolonization in
oleh Ali Sadikin dan tertera didalamnya nama 13 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar Indonesia, p.
Demokrasi, p. 33.
pemimpin-pemimpin politik, intelektual dan 41 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar
14 Achmad Mudjiono, “Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun Demokrasi, p. 52.
masyarakat zaman dahulu, menunjukkan bahwa 1955-1956”, Jurnal Avatara, Vol. 5, No.3, Oktober 2017,
42 Sandra Chambers Vaughn, Foreign Aid: its Impact on1950-
Halaman 690.
dimasa-tuanya, kepercayaannya akan demokrasi Indonesian Political Development, 1950-1972, p. 44
15 Fogg, Fate of Muslim Nationalism after Independence, p. 43 Iskandar Tedjasukmana, The Development of Labor Policy
itu tetap menyala. Aktif dalam lembaga Dewan 94-95.
and Legislation in the Republic of Indonesia, p. 229-231.
Dakwah Islamiah, ia tidak pernah memaksakan 16 Fogg, p. 94-95.
44 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar
pandangan politiknya dan kepercayaan agamanya 17 Deliar Noer, 1987, Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta: Demokrasi, p. 54-55.
Pustaka Utama Grafiti. Hal. 102 - 105 45 Indri Astuti, “Politik Hukum Undang-Undang
kepada orang-orang lain, melainkan melakukan
18 Het Nieuwsblad voor Sumatra, 12 Juni 1952. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Forum Ilmu
usaha-usaha pembangunan ummat dalam Sosial, Vol. 41 No.2 Desember 2014, Hal. 173
19 Het Nieuwsblad voor Sumatra. 9 Juli 1953.
koridor lembaga-lembaga demokratis. Walaupun 46 De Nieuwsgier, 20 Agustus 1955
20 Java Bode. 15 Mei 1952.
47 Algemeen Indisch dagblad, 27 Oktober 1955
pemikiran Burhanuddin relatif sederhana
21 De Preangerbode. 10 Juli 1953.
48 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar
dibandingkan dengan teman-temannya,
22 Nieuwsgier. Ochtenblad voor Indonesie. 20 Juli 1953. Demokrasi, p. 55.
penghargaan terhadap Burhanuddin terletak 23 Badruzzaman Busyairi, Burhanuddin Harahap, Pilar 49 De Telegraaf, 31 Agustus 1955.
Demokrasi, p. 38.
dalam tindakan-tindakannya. Perdana Menteri 50 Het nieuwsblad voor Sumatra, 24 September 1955
24 Nieuwsgier. Ochtenblad voor Indonesie. 20 Juli 1953.
Burhanuddin membuktikan bahwa walaupun 51 Surat Kabar Java Bode, 23 September 1955
25 Tedjasukmana, The development of labor policy in
sistem parlementer cenderung mendorong Indonesia, h. 114. 52 Pembelaan Iskaq Tjokrohadisurjo dapat dibaca dalam Iskaq
Tjokroadisurjo. 1960. Rasa Keadilan Berbitjara. Pembelaan
pemilihan pemimpin yang paling netral, bisa 26 Justus van der Kroef, “Indonesia’s Economic Difficulties” Iskaq Tjokroadisurmo, Dep.Pen/Prop DP PNI.

416 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 417