Page 362 - Final Sejarah Islam Asia Tenggara Masa Klasik

Di kerajaan Banten, terdapat Pakih kerajaan dari sekitar tahun 1662/63 masalah-masalah yang dibawa ke memiliki otoritas keagamaan. Melalui
Najmuddin yang secara kelembagaan menegaskan keterlibatan politik kadi depan pengadilan. Dalam sidang-sidang lembaga kadi, hukum Islam (syariah)
dan hubungan dengan kerajaan, lebih tersebut. Kadi dilaporkan telah memberi pengadilan yang tidak bisa diselesaikan dirumuskan dan fatwa dikeluarkan.
dekat dengan model kadi di Samudra legitimasi Muhammad kecil untuk oleh kadi, sultanlah yang mengambil Dengan demikian, ulama memegang
Pasai dan Aceh ketimbang dengan menjadi pengganti Maulana Yusuf, raja keputusan. Kenyataan ini mengandaikan peran sentral dalam meregulasi dan
penghulu di kerajaan Mataram. Di ketiga Banten yang meninggal pada kemungkinan adanya proses banding menentukan kehidupan keagamaan
samping sangat mandiri—hampir- 1580, melawan Pangeran Jepara, saudara kepada sultan yang dilakukan oleh umat Islam. Posisi kadi sering dianggap
hampir bebas dari intervensi raja— Maulana Yusuf. 27 pihak-pihak yang tidak puas dengan sebagai indikator pengaruh Islam dalam
lembaga hukum di Banten banyak keputusan keputusan kadi. Kekuasaan masyarakat Muslim. 32
diduduki kaum ulama, bersama Dengan posisinya yang demikian, maka sultan untuk mengadili terutama
jabatan-jabatan lain di kerajaan. Jabatan peran Pakih Najmuddin dalam praktik diarahkan terhadap perkara perselisihan Kehadiran jabatan kadi dapat ditelusuri
mahkamah agung, misalnya, yang hukum Islam berlangsung efektif. di antara pejabat istana. 30 ke periode ketika Islam muncul sebagai
menangani fungsi pengadilan, dipegang Dalam hal ini, kerajaan Banten dapat sebuah kekuatan politik. Sejarah Melayu,
oleh ulama. Hal ini sejalan dengan disamakan dengan Kerajaan Aceh. Memang hukum Islam bukan satu- misalnya menyebut Kadi Yusuf—ayah
catatan orang-orang Belanda yang Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan satunya sistem hukum yang berlaku dari Kadi Munawar Shah—sebagai
pertama kali datang ke Banten pada yang terletak di ujung bagian barat di kerajaan Banten, seperti halnya di salah seorang yang “mempengaruhi
1596, yang menyebut pemegang jabatan pulau Jawa ini berlangsung lebih ketat kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, perpindahan penduduk Malaka ke
33
agama tertinggi sebagai ”opperste ceque”, dibandingkan kerajaan-kerajaan lain di praktik pengadilan di Banten adalah dalam agama Islam”. Disebutnya
syaikh tertinggi, yang didatangkan dari Nusantara. Bersama-sama dengan Aceh, perpaduan dari hukum Islam (syariah), kepala pengadilan (kadi) beberapa kali
31
Makkah. 26 kerajaan Banten merupakan bukti dari adat lokal dan keputusan raja. Namun, dalam Sejarah Melayu menunjukkan
meningkatnya Islam berorientasi syariah dengan batas wewenang tersebut, kadi nilai penting agama di dalam peradilan.
Kedudukan Pakih Najmuddin jauh lebih di Nusantara pada abad ke-17. Lembaga di Banten tetap memiliki peran dominan Sultan Mahmud Shah, raja Malaka,
kuat dibandingkan dengan kedudukan kadi didirikan antara lain untuk dalam proses pengambilan hukum digambarkan dalam Sejarah Melayu
kadi di kerajaan-kerajaan di Jawa. Pakih menjamin bahwa syariah diterapkan di khususnya menyangkut hukum Islam. belajar dari Kadi Munawar Shah tentang
Najmuddin-lah yang menunjuk pejabat- kerajaan. Sebagai contoh, hukum Islam Kadi kerajaan Banten juga memiliki kitab ajaran Islam yang berkaitan dengan
28
pejabat agama di tingkat desa dan yang melarang pemakaian candu dan hukum Islam sendiri selain al-Qur’an persoalan sosial. 34
karena itu memberikan kepada mereka tembakau mulai dijalankan. 29 dan Sunnah, yang menjadi sumber
suatu legitimasi. Bahkan, kadi di Banten hukum dalam memutuskan perkara di Jejak sejarah keberadaan kadi bahkan
pada akhir abad ke-16 dan awal abad Terhadap kondisi di atas, perlu juga pengadilan. dapat dilacak hingga abad ke-15, ketika
ke-17 memainkan peran kunci dalam dicatat di sini adalah kuatnya dukungan Kerajaan Malaka masih berkuasa.
35
konstelasi politik di Banten. Sebagian raja terhadap proses pengadilan Lembaga kadi adalah nama lain dari Praktik hukum di Kerajaan Malaka
terkait dengan kondisi internal kerajaan, berdasarkan ajaran Islam. Sultan Banten, penghulu di Jawa. Seperti juga penghulu, terefleksikan dalam Undang-Undang
keterlibatan kadi dalam politik menjadi Abdul Mafakhir (w. 1651), secara teratur kadi mempunyai kedudukan penting Malaka (Fang [ed.] 1976) dan Undang-
tidak terelakkan. Sejarah Banten, kronik meminta agar diberi informasi tentang dalam sistem peradilan, mereka Undang Laut Malaka (Winstedt dan de

350 Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik 351