Page 366 - Final Sejarah Islam Asia Tenggara Masa Klasik
P. 366
Islam lebih sebagai alternatif untuk adat apa yang tercermin dalam undang- mengimplementasikan hukum Islam. menyatakan bahwa syariah (hukum
lokal ketimbang sebagai hukum yang undang tersebut adalah sebuah upaya Kadi di Aceh mulai berdiri pada masa Allah) menjadi salah satu sumber
berlaku secara resmi di kerajaan. Sistem untuk menerapkan wahyu Tuhan ke kekuasaan Iskandar Muda (1607-1636). hukum, di samping hukum adat yang
hukum ini memberi kebebasan untuk dalam sistem sosial-politik yang berlaku Dia mendirikan lembaga kadi di istana telah berlaku di kerajaan. 45
mengadopsi hukum Islam, di samping di kerajaan Malaka. Dalam kerangka sebagai bagian dari usaha perluasan
hukum adat; para penguasa Malaka ini, unsur-unsur pra-Islam tetap berlaku Islamisasi kerajaan. Lembaga kadi Penerapan syariah di kerajaan Aceh
43
bebas menerapkan hukum Islam atau dalam. Sejarah Islam telah menunjukkan dirumuskan sebagai institusi yang bisa diidentifikasi dari kasus-kasus
adat sesuai dengan persoalan hukum banyak contoh yang mengindikasikan bertanggung jawab untuk urusan- hukum terkait masalah personal, seperti
tertentu yang harus ditangani, dan adanya kontribusi yang diberikan baik urusan agama, di samping sejumlah yang berhubungan dengan hutang dan
keadaan dalam mana persoalan hukum oleh umat Muslim maupun non-Muslim lembaga hukum lain untuk kasus-kasus riba, pernikahan dan cerai, dan waris.
tersebut muncul. Hal ini sangat mungkin yang berpartisipasi bagi terciptanya sipil, kriminal, dan ekonomi. 44 Dilarangnya riba, sebagai contoh, sejalan
terkait dengan fakta bahwa wilayah tradisi keagamaan di dalam domain Dengan adanya institusi kadi, berarti dengan al-Quran yang menyatakan
kekuasaan Malaka telah menyentuh keIslaman (Islamdom). 41 Aceh di bawah pemerintahan Iskandar sebagai salah satu dosa besar. Meski
beragam masyarakat yang tersebar di muda telah memiliki sistem dan demikian, peminjaman uang, dengan
banyak daerah di Melayu-Nusantara. 39 Dengan demikian, ketetapan hukum bunga rata-rata tidak lebih dari 12% per
Islam di kerajaan Malaka tidak institusi hukum yang relatif mapan, dan tahun dan tanpa jaminan, dibolehkan
Para penguasa Malaka harus menguasai harus dilihat sebagai satu-satunya konsekuensinya beberapa pemikiran oleh kerajaan. Pembolehan bunga ini,
46
masyarakat pra-Islam dengan budaya hukum yang berlaku di kerajaan, tapi tentang hukum Islam juga mulai yang dilarang al-Quran, mungkin sekali
dan tradisi hukum mereka. Dengan lebih tepat untuk menganggapnya terlembagakan. Didasarkan pada karena alasan kepentingan ekonomi
demikian, pengadopsian hukum Islam “sebagai sekumpulan norma hukum” sumber-sumber lokal dan Eropa, Ito kerajaan.
sebagai tambahan atau alternatif yang menjadi landasan etis bagi (1984: 167-88) memberi bukti tentang
bagi hukum adat haus dilihat sebagai perkembangan hukum. Hukum Islam praktik hukum di Aceh. Dia mencatat Praktik hukum kerajaan yang
strategi politik para penguasa Malaka. yang terdapat dalam undang-undang bahwa sejumlah peraturan Islam menunjukkan kedekatan dengan
Hal ini dibutuhkan untuk membuat tersebut berfungsi sebagai prinsip dan tertentu telah diterapkan. Dalam kaitan regulasi Islam juga dapat dilihat dalam
undang-undang berlaku efektif ajaran moral yang dijadikan nilai dan dengan kriminal, kerajaan melarang— kasus pernikahan dan perceraian.
sebagai instrumen bagi peraturan yang diterima masyarakat sebagai kerangka dan membuat hukuman—konsumsi Praktik mahr (maskawin), talaq
menyangkut tidak hanya umat Muslim acuan hukum. 42 minuman beralkohol, hubungan (perceraian oleh seorang suami terhadap
tetapi juga masyarakat Melayu pribumi di luar nikah, pencurian, dan uang istri), dan idda (periode menunggu
yang masih non-Muslim. 40 Di kerajaan Aceh, lembaga kadi haram. Namun, hal ini dijalankan yang ditetapkan sebelum menikah
semakin mapan pada abad ke-17. Kadi dengan cara-cara yang, menurut Ito lagi), adalah umum di Aceh, dan dapat
Pola pengadopsian hukum Islam dalam ini memainkan peranan tidak hanya (1984: 173), “kejam dalam kadar yang ditemukan dalam fatwa-fatwa hukum
Undang-Undang Melaka tidak bisa dalam memberi legitimasi dan nasihat jauh melampaui dari apa yang telah di kerajaan. Kedekatan dengan hukum
47
dipahami sebagai keengganan untuk keagamaan kepada raja, sebagaimana ditetapkan hukum Islam”. Undang- Islam juga bisa dilihat dalam kasus-
menerapkan ajaran Islam. Sebaliknya, dalam kasus Malaka, tetapi juga dalam undang Aceh, Adat Meukota Alam, kasus yang terkait dengan waris. Orang
354 Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik Dinamika islam Di asia tenggara: masa klasik 355
