Page 153 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan
P. 153

milik  Prancis.  Disinyalir  kapal  Rusia  itu  mengambil  batu  bara  di  Sumatra  bagian
                            utara kemudian menunggu di Nebogatof. Kapal Rodjestwenski selamat dari serangan
                            torpedo  Jepang  kemudian  menunggu  serangan  balik  dari  Nebogatof    yang  akan
                            mengerahkan banyak kapal perang untuk membalas serangan itu (De Tijd, 13 April
                            1905).


                            Rencana  pemerintah  yang  dicanangkan  pada    1897 untuk menempatkan  aparat
                            pemerintah Eropa di Pulau Tujuh menurut berita terakhir akan dilaksanakan pada
                            1908. Di Kepulauan Anambas dan Natuna Utara serta di Kepulauan Natuna Selatan
                            akan ditempatkan masing-masing seorang posthouder Eropa bersama dengan aparat
                            kepolisian. Pejabat ini masing-masing diberikan kelengkapan kerja berupa sebuah
                            kapal layar kecil.


                            Pemerintah  kolonial  memandang  penting  untuk menempatkan  aparat  Eropa  di
                            kepulauan yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Yang harus dilakukan pertama-
                            tama  adalah  melakukan  pelindungan  terhadap  penduduk Cina  dan  bumiputra
                            terhadap pemerasan para kepala dan wakil penguasa sultan. Kemudian, yang tidak
                            kalah  pentingnya  adalah    pengawasan  terhadap  campur  tangan  asing.  Tugas  ini
                            dilakukan oleh seorang wakil pemerintah Hindia Belanda.


                            Tanpa mempertimbangkan jasa-jasa yang berulang kali ditunjukkan oleh posthouder
                            yang bergaji  rendah dan  kedudukan yang kurang terhormat. Semua penghargaan
                            terhadap  keberanian  pribadi    sering  dibuktikannya  di  tengah  penduduk. Perilaku
                            pejabat Eropa ini masih dianggap belum memenuhi standar norma yang berlaku.
                            Pemerintah juga merasakan hal ini. Dalam Memori Jawaban pada Laporan Sementara
                            Majelis Rendah tentang anggaran Hindia selama tahun 1908 disampaikan bahwa untuk
                            sementara orang masih sangat membutuhkan perluasan jumlah korps posthouder di
                            luar Jawa.  Akan tetapi,  lama kelamaan usaha  dilakukan untuk mengganti  mereka
                            secara perlahan dengan orang-orang yang terdidik dan memiliki kualitas pribadi yang
                            lebih baik.

                            Residen Riau, yang di bawahnya langsung terdapat tiga orang posthouder, menjalankan
                            pemerintahan  atas  Kepulauan  Tambelan.  Melalui  kepemimpinan  yang baik dan
                            pengawasan  yang  dilakukan,  hal  itu   dapat memetik  manfaat dari  tindakan  yang
                            diambilnya. Namun,  dalam periode yang berikutnya  setidaknya seorang kontrolir
                            yang berpengalaman harus ditempatkan di Pulau Tujuh. Kepada pejabat ini  harus
                            disediakan sebuah perahu uap yang layak melaut. Tanpa infrastruktur itu mungkin
                            akan sulit bagi kontrolir untuk menjalankan pemerintahan yang efektif di kepulauan
                            ini.

                            KPM (Koninkelijk Paketvaart Maatschappij) dengan persyaratan yang tidak terlalu
                            memberatkan sebenarnya dapat menyinggahi kepulauan ini. Dengan itu, keuntungan
                            yang bisa diperoleh  adalah  selain  adanya  hubungan pelayaran rutin   juga dapat
                            diekspornya  ikan, agar-agar, dan terutama kopra  yang selama ini  dilakukan di
                            bawah  bendera  asing.  Selain  itu,    penduduk Pulau  Tujuh  yang  banyak  menderita


              136                                              Sejarah Wilayah Perbatasan  Kepulauan Natuna
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158