Page 484 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Muhammad Nuh Menteri Pendidikan
dalam acara dan Kebudayaan
pengangkatan Nasional Muhammad
menteri Kabinet Nuh dalam
Indonesia Bersatu Sosialisasi Kurikulum
Jilid II 2013 di Kediri.
(Sumber: Biro (Sumber: Biro
Umum, Sekretariat Komunikasi dan
Jenderal, Layanan Masyarakat,
Kementerian Sekretariat Jenderal,
Pendidikan dan Kementerian
Kebudayaan) Pendidikan dan
Kebudayaan)

dengan menjawab pertanyaan dalam kondisi yang bagimana dan dengan cara bagaimana pula kurikulum
baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada.

Perubahan kurikulum, menurut Muhammd Nuh, adalah keniscayaan. Jika kurikulum di Indonesia tidak
menyesuaikan perubahan zaman, bisa dipastikan Indonesia akan tertinggal dari dunia internasional. Akan
2
tetapi, seperti yang diungkapkan Hasan, “Permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum
dan kesulitan guru dalam merealisasikan kurikulum tidak dijadikan fokus permasalahan, bahkan dapat
dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap bukan masalah.” Begitupun dengan efisiensi penggunaan waktu
dalam belajar, kesulitan penguasaan konsep dan keterampilan dari materi bahan ajar, serta pembinaan
dalam mengatasi kesulitan belajar tidak menjadi perhatian dalam penerapan kurikulum.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk
segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Namun, pada
kenyataannya, sebelum menuntaskan program Kurikulum 2013, Nuh sudah mengakhiri jabatannya
sebagai Mendikbud. Dengan penuh harap ia berpesan agar Kabinet Kerja mempertimbangkan
untuk melanjutkan Penerapan Kurikulum 2013.

Selain mengeluarkan kebijakan yang berkait dengan kurikulum Nuh mengeluarkan beberapa kebijakan,
di antaranya sebagai berikut:
1. Tertanggal 13 Januari 2010 Nuh mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 1 tahun 2010 tentang
perubahan penggunaan nama lembaga pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional menjadi
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Peraturan ini berlaku surut mulai 3 November 2009,
sementara itu Nuh menyelesaikan jabatannya tahun 2014. Dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II
terjadi restrukturisasi fungsi di beberapa kementerian, salah satunya di Kemdiknas. Urusan kebudayaan
yang semula ditangani Kementerian Budaya dan Pariwisata dikembalikan lagi ke Kemdiknas. Oleh
karena itu, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 48 Tahun 2011, nomenklatur Pendidikan
3
Nasional berubah menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
2. Dalam kaitan Rencana Pembangunan II yang berfokus pada penguatan pelayanan, Kemendikbud
menyusun rencana strategis 2010-2014. Layanan pendidikan yang difokuskan pada hal-hal berikut:
a. Ketersediaan pendidikan secara merata di seluruh pelosok Nusantara; bahwa pendidikan
harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah tanah air
Indonesia dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

472 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 473