Page 488 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Atas Menteri Pendidikan
Sesuai Permendikbud dan Kebudayaan
No. 48 Tahun Muhammad
2011 nomenklatur Nuh sedang
Pendidikan Nasional menandatangani
nd
berubah menjadi perjanjian The 2
Kementerian Indonesia-UK Joint
Pendidikan dan Working Group on
Kebudayaan Education 2014
(Sumber: Direktorat (Sumber: Biro
Sejarah) Komunikasi dan
Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal,
Tengah Kementerian
Menteri Pendidikan Pendidikan dan
dan Kebudayaan Kebudayaan)
Muhammad Nuh
dalam kunjungan
ke SMP N 3 Sorong
tahun 2014
(Sumber: Biro
Komunikasi dan
Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan)

Bawah
Menteri Pendidikan e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan
dan Kebudayaan
Muhammad Nuh f. melaksanakan tugas lain yang diberikan menteri.
dalam penutupan
Olimpiade Sains 7. Pada saat munculnya jabatan wakil menteri pada tahun 2009, Wakil Menteri Pendidikan Nasional dijabat
Nasional 2014 di
Nusa Tenggara Barat Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, namun dua tahun kemudian ia diganti saat ada reshuffle kabinet. Kemdikbud
(Sumber: Biro mendapat dua wakil menteri. Pertama, wakil menteri yang membantu menteri mengurusi bidang pendidikan,
Komunikasi dan dijabat Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S., mantan Rektor Universitas Andalas, dan kedua, wakil menteri yang
Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal, membantu menangani bidang kebudayaan, dijabat Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D, guru besar
Kementerian
Pendidikan dan arsitektur Fakulas Teknik Universitas Gajah Mada. Keduanya dilantik pada tanggal 19 Oktober 2011.
Kebudayaan)
8. Rencana Pembangunan Pendidikan II (2010-2014), dengan fokus pada penguatan pelayanan, telah
memasuki tahun keempat. Beberapa capaian kinerja yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2013
antara lain Angka Prestasi Kasar (APK) PAUD Kemendikbud sebesar 68.10%, Angka Prestasi Murni
(APM) SD/SDLB/Paket A sebesar 86.03%, APM SMP/SMLB/Paket B sebesar 65.10%, APK SMA/SMK/
SMLB/MA/Paket C sebesar 75.7%, APK Perguruan Tinggi (PT) dan PTA sebesar 29.87, menurunkan
jumlah penduduk tuna aksara menjadi sebesar 4.03%.

9. Kebijakan tentang pendidikan karakter

Hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan tentang pendidikan karakter adalah adanya dekadensi
moral, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, bentrok antar mahasiswa, hingga maraknya korupsi
yang merisaukan banyak orang. Mendiknas Mohammad Nuh gelisah, bahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam berbagai kesempatan berharap jajaran menterinya membuat langkah serius untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut. Mengapa pendidikan belum mampu mengubah perilaku menjadi
lebih baik? Mengapa kejujuran, komitmen, keuletan, kerja keras, hingga kesalehan seolah lepas dari
persoalan pendidikan. Semua pihak bertanya, bagaimana karakter bangsa ini? “Pembangunan watak
(character building) amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi
pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban
demikian dapat kita capai apabila masyarakat atau kita juga merupakan masyarakat yang baik (good
society),” demikian pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada perayaan Hari Raya Nyepi di
4
Jakarta. Pada tanggal 14 Januari 2010 digelar acara “Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan
Budaya dan Karakter Bangsa” di Hotel Bidakara, Jakarta. Sekitar 200 orang yang terdiri dari pakar
pendidikan, tokoh masyarakat, budayawan, rohaniawan, akademisi, birokrat, praktisi, pengelola
pendidikan, dan pihak lain yang terkait hadir. Pada sarasehan tersebut disepakati komitmen pendidikan.
Budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan.

476 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 477