Page 486 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Kebudayaan
Muhammad Nuh Muhammad Nuh
meninjau tempat dalam Sosialisasi
penyimpanan soal Kurikulum 2013 di
UN 2014 di Polresta Jawa Barat.
Surabaya. (Sumber: Biro
(Sumber: Biro Umum, Sekretariat
Komunikasi dan Jenderal,
Layanan Masyarakat, Kementerian
Sekretariat Jenderal, Pendidikan dan
Kementerian Kebudayaan)
Pendidikan dan
Kebudayaan)

b. Keterjangkauan pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; bahwa pendidikan merupakan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 tentang
hak setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu pendidikan harus dapat menjangkau Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan
seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial ataupun gender dan pemerintah wajib Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Meningkatnya
menyediakan pendidikan yang terjangkau sampai pelosok negeri. biaya pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa baik dalam bentuk uang
c. Berkualitas/bermutu dan relevan pendidikan dengan kebutuhan kehidupan pangkal maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) oleh sejumlah PTN menghkhawatirkan
bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, yang berarti pemerintah harus terus banyak pihak karena dianggap mengganggu akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan sesuai Sinyal kekhawatiran ini ditanggapi oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan
dengan dunia kerja. Tinggi, melalui sejumlah kebijakan untuk membatasi PTN dalam pemungutan biaya pendidikan dari
d. Setara bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas; bahwa setiap warga mahasiswa. Kompensasi dari pembatasan ini adalah pemerintah menyediakan bantuan BOPTN, yang
negara mempunyai hak yang sama mendapatkan pendidikan berkualitas. digunakan untuk:
e. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan meyesuaikan a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; bahwa pemerintah wajib b. biaya pemeliharaan pengadaaan;
memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara memperoleh pendidikan yang c. penambahan bahan praktikum/kuliah;
bermutu dan relevan. d. bahan pustaka;
3. Tujuan Strategis Kemendikbud 2009-2014 antara lain sebagai berikut: e. penjaminan mutu;

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan. f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan. g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan h. pelaksanaan kegiatan penunjang;
berkesetaraan. i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing j. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; dan/atau
internasional dan berkesetaraan. k. pengadaan dosen tamu.
e. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang 6. Salah satu hal baru yang muncul pada Kabinet Indonesia Bersatu II adalah hadirnya wakil menteri
berkesetaraan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. dengan tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Keberadaan wakil
f. Terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa menteri mengacu pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009. Secara struktural wakil menteri berada
bermartabat. di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Berdasar Permendiknas No. 36 tahun 2010 pasal 6,
g. Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
pendidikan dan kebudayaan.
a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan nasional,
4. Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD dengan unit cost sebesar Rp 364.000,00 per siswa per tahun. b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan
Sementara itu BSM SMP untuk kelas 7 dan kelas 8 sebesar Rp 550.000,00 per siswa per pertahun, nasional,
kelas 9 sebesar Rp 281.000,00 per siswa per semester, dan kelas 7 baru sebesar Rp 282.000,00 per c. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pengelolaan barang milik negara,
siswa per semester. Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban orang tua d. atas persetujuan menteri, melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas di lingkungan
siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 7,2%. Kemdikbud,

474 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 475