Page 48 - OPERASIONAL

KOPERASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MITRA DHUAFA
(849/BH/MENEG/VII/2009) OPERASIONAL

EDISI : JANUARI 2017 REVISI : 1
Owner : OPERASIONAL PROSEDUR : Pembayaran Angsuran dan
Kode Bagian : 01 Penyelesaian Delinquensy
Kode Prosedur : 012

PEMBAYARAN ANGSURAN & PENYELESAIAN DELINQUENSY

A. LATAR BELAKANG

KOMIDA sebagai lembaga keuangan yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bagi lembaga keuangan kepercayaan dari anggota dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk
keberlangsungan lembaga itu sendiri. Dalam proses pembiayaan KOMIDA menggunakan sistem
Grameen Bank, dimana kelompok dan center menjadi pusat dari kegiatan pembiayaan, mulai
dari penerimaan pembiayaan, pembayaran angsuran serta transaksi lainnya yang berkaitan
dengan simpanan anggota. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang jelas tentang bagaimana
kegiatan transaksi keuangan, khususnya prosedur pembayaran angsuran agar bisa berjalan
dengan baik dan mudah dipahami oleh staf dan anggota. Prosedur pembayaran angsuran harus
melihat berbagai aspek, yaitu keamanan, kelayakan untuk anggota, staf dan lembaga.
Pembiayaan KOMIDA tanpa meminta jaminan/agunan sehingga jika ada pembiayaan yang
bermasalah diperlukan mekanisme yang terstruktur dalam proses penyelesaiannya. Hal itulah
yang melatarbelakangi kebijakan dan prosedur ini dibuat.

B. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tentang bagaimana proses penarikan angsuran, kode etik serta mekanisme
penyelesaian masalah yang muncul selama proses penarikan angsuran tersebut.

C. DEFINISI

 Delinquensy adalah pembiayaan yang sudah lewat jatuh tempo, delinquensy terjadi apabila
adanya keterlambatan pembayaran angsuran.
 MDIS adalah manajemen informasi sistem yang digunakan oleh KOMIDA untuk menyimpan
data digital, mengolah informasi dan menyajikan laporan dari kegiatan KOMIDA
 Portofolio At Risk (PAR) adalah analisa yang menunjukkan tingkat outstanding yang beresiko.

D. KODE ETIK DALAM PROSES PENARIKAN PEMBIAYAAN

KOMIDA menyatakan kode etik sebagai berikut:
 Setiap Lembaga Keuangan selalu mencoba untuk memastikan semua angsuran bisa masuk
tepat waktu, namun hal yang sangat penting adalah dalam proses penarikan angsuran tidak
boleh menggunakan pemaksaaan, kekerasan, kasar dan melanggar etika dalam masyarakat,
kode etik KOMIDA dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 Tersedianya tanda bukti yang valid yang diterima oleh anggota setiap ada transaksi
pembayaran angsuran.
 Dilakukan oleh staf yang sudah terlatih untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Oleh karena itu kebijakan penarikan angsuran di KOMIDA mengedepankan pendekatan rasa
hormat dan menjaga martabat anggota KOMIDA. KOMIDA tidak memperbolehkan adanya unsur
kekerasan, kasar dan pemaksaan dalam proses penarikan angsuran, KOMIDA lebih memilih
proses yang adil dan kekeluargaan. KOMIDA yakin dengan tetap berlaku adil, pendekatan

SOP Operasional 2017
47