Page 55 - SEJARAH SOSIAL JAMBI

45

an raja, namun pengaruh ajaran Islam terlihat sangat berpenga-
ruh, seperti halnya di daerah Batin, yang memfungsikan mesjid
sebagai tempat bermusyawarah, mencari kesepakatan ataupun
merancang suatu pekerjaan, maka hal yang demikian juga ber-
laku di daerah Kalbu yang 12. sehingga kedudukan para ulama
adalah sangat berarti dan berpengaruh dikalangan pemerintahan.
Oleh karena itu dapatlah dipahami apabila para ulama, pim-
pinan adat dan para bangsawan Jambi merasa tidak puas dengan
sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh pemerintahan
kolonial Belanda, karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai
dan sosial budaya masyarakat Jambi. Bahkan mereka menuduh
para demang, asisten demang, dan sebagainya. Walaupun mere-
ka juga terdiri atas orang-orang pribumi. namun mereka telah
mirip dengan orang-orang Belanda yang kafir, yang sepenuhnya
bekerja untuk kepentingan Belanda. Begitu pula halnya dengan
beberapa pembantunya. Walaupun masyarakat tetap mematuhi
segala perintahnya. namun kepatuhan itu hanyalah sebagai ke-
patuhan yang dipaksakan.
3.4 Kekuasaan Hukum Adat

Penduduk Indonesia asli (orang bumiputra) hidup dalam
bermacam-macam corak ragam persekutuan hukum adat di
mana setiap persekutuan hukum adat masing-masing berbeda
antara yang satu dengan yang lain. karena setiap persekutuan
hukum adat itu mempunyai anasir-anasir khusus dan tidak ter-
dapat dalam adat istiadat persekutuan hukum lain.
Berdasarkan suatu klasifikasi tertentu, Van Vollenhaven
membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam 19 wilayah hu-
kum adat yang diberi nama lingkungan hukum atau rech-
skring. 3 1 ) Di antara 19 lingkungan-lingkungan hukum adat ter-
se but adalah Sumatra Selatan yang terdiri atas 4 sub wilayah
hukum adat. Salah satu di antaranya adalah Jambi.
"Pada zaman _!:aja beraja sampai kira-kira tahun 1904
daerah Jambi telah mempunyai undang-undang adat yang dija-
lankan untuk kelancaran roda pemerintahan. 3 2 )