Page 22 - Buku Kanwil II

Peran DJPb Dalam Perekonomian Regional murah dan cycling periode-nya lama serta secara
Bengkulu melalui APBN kuantitas juga tidak banyak - bahkan merupakan yang
Sebagai institusi yang salah satu fungsinya terendah di antara provinsi se-Sumatera).
adalah menyalurkan dana atas beban anggaran APBN, Pengeluaran belanja pemerintah pusat yang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentu saja memiliki disalurkan melalui KPPN-KPPN saat ini telah mencapai
peran yang besar terhadap keberhasilan pembangunan Rp3.165 miliar dari total anggaran tersedia sebesar
daerah. Ditambah lagi dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp4.626 miliar belum termasuk alokasi Dana Desa dan
dan Dana Desa yang disalurkan oleh KPPN akan DAK Fisik. Dalam konteks sosial-kultural masyarakat
membuat peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu yang agraris, berbudaya dan religius, progres
menjadi lebih signifikan dalam pembangunan daerah. penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mewakili linear merata setiap periode selama satu tahun
kehadiran pemerintah pusat di Bengkulu dalam rangka anggaran. Anggaran sektor pertanian umumnya stagnan
mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat. di awal tahun dan baru mulai ada pergerakan serapan
Dalam konteks ini kehadiran pemerintah diwujudkan anggaran menjelang masa tanam tiba. Termasuk pula
melalui istrumen kebijakan fiskal yaitu Anggaran didalamnya adalah sektor infrastruktur yang terkait
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka dengan pertanian, seperti saluran irigasi dan bendungan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. atau jembatan. Sektor pariwisata, budaya dan agama
Saat ini pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran yang merupakan identitas bagi Provinsi Bengkulu,
standar yang paling reliable dalam merefleksikan progres penyerapan anggarannya cenderung fluktuatif
keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan event-event tersebut,
kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan diantaranya festival pantai panjang, festival tabut, dan
ekonomi dilakukan dengan membandingkan Produk musim haji dan yang terakhir pada tahun 2018 ini
Domestik Bruto tahun berjalan dengan tahun kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Dikarenakan
sebelumnya. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di sudah ada jadwal yang direncanakan maka realisasi
Provinsi Bengkulu, maka data statistik yang digunakan anggaran tidak bisa didorong untuk dilakukan lebih
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) awal.
Bengkulu. Di dalam expenditure approachment, PDRB Untuk mengejar target serapan anggaran
merupakan keseluruhan barang dan jasa yang Direktorat Jenderal Provinsi Bengkulu senantiasa
dikonsumsi oleh masyarakat, ditambah dengan investasi berkoordinasi dengan Satker KL pengelola dana APBN
yang terbentuk dan total konsumsi pemerintah serta terkait untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
netto dari nilai ekspor dan impor (jika ada) => Y = dapat dilaksanakan dalam rangka menggulirkan dana
C+I+G+(E-I) APBN kepada masyarakat guna menggerakkan ekonomi
Berdasarkan data ekonomi yang dirilis oleh masyarakat sekitar. Teknis koordinasi yang dilakukan
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, faktor dominan antara lain : focus group disscussion, kunjungan kerja ke
di dalam PDRB Bengkulu adalah pengeluaran dari Satker KL terkait, one on one meeting dengan pengelola
belanja pemerintah (baik pusat, provinsi maupun keuangan untuk menggali informasi mengenai
kabupaten dan kota). Ketergantungan pertumbuhan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memberikan
ekonomi Bengkulu terhadap pengeluaran pemerintah ini rekomendasi alternatif solusi yang dapat dilaksanakan.
sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan dalam KPPN sebagai penyalur dana APBN di wilayah
jangka waktu dekat sepertinya belum akan berubah. kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu memiliki
Struktur masyarakat bengkulu yang agraris (pertanian, peran yang vital dalam memastikan dana yang

DJPb
Hadir Untuk Negeri

Kampung Nelayan Sejahtera
Kota Bengkulu yang dulu
kumuh kini mulai tertata rapi
berkat pembangunan
infrastruktur sarana dan
prasarana yang didanai oleh
APBN melalui KPPN

perkebunan dan nelayan) sebagaimana disebutkan disalurkan tepat sasaran dan berdaya guna. Setiap
sebelumnya sampai dengan saat ini belum mampu lembar pengajuan yang diajukan baik dari pihak satuan
mendongkrak PDRB dikarenakan nilai ekonomis hasil kerja maupun Pemerintah Daerah diteliti sedemikian
pertanian, perkebunan dan perikanan di Bengkulu relatif rupa sehingga dapat dipastikan setiap rupiah yang
21