Page 131 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Temuan dan Analisis Temuan dan Analisis

website PPID. (Sekedar menyegarkan ingatan, kami menilai seberapa jauh sebuah karya Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa ternyata penelitian di dalam BNN juga

ilmiah tersituasikan pada perdebatan state of the art termutakhir di bidangnya dengan belum terkecualikan dari corak insular penelitian soal narkotika di Indonesia. Namun
mengukur dari tiga indikator soal pengutipan referensi). Dari total 22 laporan penelitian demikian, harus diakui bahwa persoalan ini sebenarnya bukan hanya persoalan BNN saja,
yang kami temukan, skor untuk indikator ‘jumlah kutipan total’ yang melebihi batas melainkan persoalan besar di satu sisi bagi dunia akademik di Indonesia dan juga tugas

kepatutan minimum tergolong amat tinggi dibandingkan dengan kajian yang dihasilkan di besar bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Walau begitu, kenyataan
luar BNN, yaitu 38,1% berbanding 8,21%. Dengan kata lain, kita bisa temukan satu penelitian bahwa peningkatan signifikan produksi penelitian di internal BNN menunjukkan bahwa
yang berkecukupan secara referensi dari setiap 2,5 penelitian BNN, dibandingkan dengan BNN punya modalitas untuk bisa juga menjadi leading sector di penelitian kenarkotikaan

penelitian di luar BNN yang mana baru didapatkan dari setiap 12 penelitian. Hanya saja, di Indonesia. Yang diperlukannya hanya satu, yaitu meningkatkan standarnya menuju apa
dengan melihat jumlah kutipan jurnal dan kutipan lima (5) tahun terakhir, skor yang muncul yang disebut research excellence atau riset unggul.
lebih rendah dari kelompok sebelumnya di luar BNN: masih amat sedikit penelitian yang Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan berikutnya adalah soal keterhubungan

jumlah kutipan jurnal dan kutipan dalam kurun lima tahun terakhir yang melebihi batas antara penelitian dengan kebijakan. Dalam perbincangan soal kebijakan publik yang
kepatutan minimum.
berbasiskan pembuktian (evidence-based policy, EBP) dan juga yang ditopang oleh keilmuan
(science-backed policy, SBP), 168 seringkali dikritik bagaimana penelitian dan kajian akademik

yang dilakukan oleh tim perumus kebijakan tidaklah benar-benar terintegrasi di dalam
kebijakan yang dikeluarkan. Bahkan lebih jauh lagi, kajian dan penelitian tidak dilakukan

secara sistematis dan terintegrasi di dalam siklus pengambilan keputusan/kebijakan di
lembaga. Salah satu biangnya adalah politik. Namun, apabila sejenak mengesampingkan
politik, persoalan non-integrasi sains dalam kebijakan ini seringkali juga merupakan

dampak dari desain organisasi yang memang belum bercorak EBP/SBP.
Ini yang bisa jadi luput diperhatikan oleh BNN. Ditengah banyak dan gencarnya

BNN—di hampir semua deputi bidang—dalam melakukan penelitian, imperatif dan
kewajiban untuk mendasarkan kebijakan pada evidensi ilmiah masih belum dilembagakan
dalam sebuah aturan/kebijakakan internal tertulis. Sejauh penelusuran kami akan aturan-

aturan lembaga di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH BNN), belum
ditemukan satu aturan yang mengatur, misalkan, bahwa kebijakan harus melalui studi

akademik terlebih dahulu, bahwa ada penelitian untuk evaluasi objektif setiap kebijakan
yang dilakukan, atau bahwa ada mekanisme khusus untuk menindak-lanjuti penelitian
yang dilakukan lembaga atau yang di luar lembaga (dari jurnal, buku, atau perkembangan

di disiplin secara keseluruhan). Yang dikhawatirkan adalah bahwa kebutuhan untuk
memiliki kebijakan yang berbasiskan sains dan pembuktian ini hanyalah merupakan

inisiati orang per orang saja yang kebetulan memegang jabatan, ketimbang komitmen
organisasi secara keseluruhan. Akibatnya, saat berganti kepemimpinan, maka komitmen
inipun juga ikut berganti.

Grafik 13. Kondisi penelitian internal BNN dari segi ketersituasian di bidang keilmuan
168 Nancy Cartwright dan Jeremy Hardie, Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better (Oxford University Press, 2013);
Deborah Ghate, “Developing theories of change for social programmes: co-producing evidence-supported quality improvement,” Palgrave
Communications 4, no. 1 (2018).

116 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 117
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika