Page 136 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 136
Temuan dan Analisis Temuan dan Analisis
7.5.2. Keterbatasan Performa P4GN di kami menemukan kenyataan yang justru berseberangan dengan temuan di riset tersebut.
Kalangan K/L/D Berdasarkan wawancara dengan sang lurah, kami dapati banyak program yang menunjang
pencapaian program P4GN. Program-program tersebut pun tidak sekedar dilaksanakan secara
seremonial dan insidentil, melainkan terprogram dalam jangka panjang, bahkan melembaga
Satu fakta menarik yang kami dapat selama melakukan dialog dengan para staf di dalam pedoman dan aturan-aturan keseharian. Misalnya aturan bagi penghuni kost yang
BNN adalah bahwa Ibu Risma, Walikota Surabaya peraih ratusan penghargaan baik nasional kedapatan menggunakan narkoba akan diusir dari desa. Capaian-capaian inilah yang membuat
dan internasional, mengira bahwa P4GN adalah program BNN. Sehingga ia melihat Condongcatur mendapat penghargaan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba).
169
keterlibatannya adalah sebagai “membantu” BNN. Mengajak pimpinan-pimpinan lembaga Fenomena Condongcatur ini menunjukkan bahwa ternyata bukannya para kepala
pemerintahan di daerah adalah tantangan tersendiri bagi BNNP/K. Hampir di setiap kota yang desa itu tidak bisa menganggarkan/mengalokasikan APBDes-nya, melainkan ada faktor lain
kami kunjungi selalu keluhan ini muncul. Yang paling trenyuh bahkan ada seorang kepala seksi yang mencegah mereka untuk ini. Ini pun terkonfirmasi pada saat ditanyakan kepada Lurah
BNNP yang rela menunggu tiga jam di kantor walikota hanya untuk mendapat jawaban, Condongcatur soal mengapa kepala daerah lain tidak melakukan hal yang sama sekalipun
170
“oh kami harus punya program juga toh di P4GN?” Tentu kejadian semacam ini tidak bisa sudah ada dua kali Inpres RAN P4GN: “yah kembali lagi ke masing-masing ya.. Karena kan
digeneralisasi ke seluruh daerah atau seluruh pejabat daerah. Namun demikian, kejadian semua punya prioritas sendiri-sendiri.” Prioritisasi yang berbeda-beda ini menunjukkan
172
seperti ini tidak sedikit juga dijumpai, dan seringkali menjadi salah satu penghambat suksesnya bahwa partisipasi P4GN dari daerah masih cenderung terpusat pada goodwil, jika bukan
P4GN, dan bahkan berhasilnya upaya penanggulangan masalah narkotika secara umum.
political will dari masing-masing kepala daerahnya.
Dua cerita di atas sebenarnya bisa dijelaskan dari kurangnya sosialisasi di kalangan K/L, Persoalan lain yang menurut kami juga kritikal, dan ini kami temukan di mayoritas
khususnya di daerah. Sehingga persoalan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, kota yang kami kunjungi, adalah kebingungan dalam mendesain program yang cocok di
dan di internal lembaga-lembaga vertikal, menjadi pekerjaan rumah untuk dievaluasi dan daerah masing-masing. “[T]api kita tidak tau apa anggaran itu maksudnya; belanjanya itu apa
diperbaiki. Selain persoalan komunikasi, ada dua hal lain yang agaknya lebih kritikal dari saja ya. Program kan harus detil, apakah pencegahan narkotika itu hanya sekedar ngobrol
soal komunikasi yang terganggu. Yang pertama adalah masalah good will dari pimpinan seperti ini ‘kan nggak juga.” Sebenarnya hal ini juga mengandung aspek positif: positifnya,
di daerah, jika bukan political will. Dalam riset BNN soal Potensi Desa Dalam Pencegahan daerah cukup tahu bahwa sosialisasi saja tidak cukup. Hanya saja, untuk menyelenggarakan
Penyalahgunaan Narkoba 2019, ditemukan bahwa perangkat desa kerap tidak berani program yang di luar sosialisasi ini yang agaknya daerah mengalami kesulitan. Bahkan, salah
171
menggunakan dana desa untuk kegiatan P4GN atau kegiatan lain yang belum dianggarkan satu informan kami di Aceh menitipkan pesan untuk meminta BNN memberikan asistensi
sebelumnya. Hanya sebagian desa yang memiliki inisiatif menggunakan anggaran desa perancangan program. “Kalau memang ada kerjasama BNN melalui Dana Desa terkait masalah
seperti salah satu desa di Jawa Barat yang sudah memiliki inisiatif menggunakan APBDes pencegahan narkotika, kami minta diarahkan terkait masalah penyelenggaraan itu: apa sih
untuk melaksanakan kegiatan P4GN. Kegiatan P4GN yang sudah rutin dilaksanakan tersebut riilnya, konkretnya itu program untuk pencegahan narkotika itu—yang bukan hanya sekedar
merupakan bagian dari kegiatan pembinaan remaja bukan dianggarkan tersendiri. Untuk sosialisasi kalau menurut kami.” 173
perangkat desa lainnya masih menghendaki adanya instruksi khusus pelaksanaan P4GN di
lingkungan desa dan diberikan anggaran khusus bukan justru mengurangi anggaran yang Tiga hal yang nampaknya menahan atau memperlambat daerah untuk memiliki mindset
sudah dialokasikan untuk kegiatan lain. Artinya, ada keterbatasan struktural penganggaran pencegahan yang sama dengan yang dimiliki BNN adalah faktor komunikasi pusat ke daerah,
yang menahan para pimpinan di tingkat daerah untuk bisa berpartisipasi aktif. faktor good will dari pimpinan lembaga/perangkat daerah, dan kebutuhan asistensi perancangan
program. Harapannya, dengan meng-address ketiga persoalan ini, daerah bisa masuk menjadi
Namun demikian, saat tim melakukan kunjungan ke Desa Condongcatur di Yogyakarta,
motor utama untuk menyelenggarakan P4GN secara serentak dan merata di nusantara. Isu
strategis di sini—kembali lagi kami ingatkan—tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, maka
169 “Tri Rismaharini Raih 259 Penghargaan Sembilan Tahun Terakhir,” Bisnis.com, 29 Juli 2019, https://surabaya.bisnis.com/
read/20190729/531/1129976/tri-rismaharini-raih-259-penghargaan-sembilan-tahun-terakhir.
170 Beliau meminta identitasnya disamarkan untuk. 172 Tim Riset Active Defense BNN-UBJ, DIY, Jogja - WM Lurah Desa Condong Catur (092220), 2020.
171 BNN RI dan BKKBN, Potensi Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Puslitdatin BNN RI, 2019), 62. 173 Tim Riset Active Defense BNN-UBJ, Aceh - FGD Kelompok 1 (091620), 2020.
122 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 123
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
