Page 150 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 150

Pengayaan Materi Sejarah


                   terbentuknya dengan segera suatu negara merdeka yang demokratis
                                                                            31
                   atas dasar federasi yang disebut „Negara Indonesia Serikat‟. Setelah
                   kedua delegasi kembali pulang ke Jakarta dan Sukarno dengan Hatta
                   kembali  ke  Yogyakarta,  dua  hari  kemudian,  pada  15    November
                   1946,  di  rumah  Sjahrir  di  Jakarta  berlangsung  pemarafan  secara
                   resmi  persetujuan  Linggajati.  Pada  25  Maret  1947,  Sjarir,
                   Schermerhorn  dan  Van  Mook  menandatangani  persetujuan
                   Linggajati.  Sekalipun  secara  formal  federalisme  telah  diterima  oleh
                   Belanda maupun RI dalam perjanjian Linggajati sebagai alternatif dari
                   Hindia  Belanda,  namun  perwujudannya  memerlukan  perjuangan
                   yang cukup panjang.
                         Dengan demikian, azas federal secara remi dirumuskan dalam
                   perjanjian Linggajati, pada pasal 2 ditetapkan bahwa tatanan politik
                   yang akan dibangun bersama adalah negara yang berbentuk federal.
                   Namun  dalam  naskah  perjanjian,  gagasan  itu  disebut    sebagai
                   Negara Indonesai Serikat. Dalam hal ini, Presiden dan wakil Presiden
                   RI  telah  memberi  persetujuan  pada  pasal-pasal  dalam  rancangan
                   perjanjian  itu  setelah  delegasi  Belanda  menyatakan  menerima
                   keinginan  Sjahrir  agar  Negara  Indonesia  Serikat  berwujud  “negara
                   berdaulat” dan bukan „negara merdeka”. Hal ini kemudian menjadi
                   landasan  utama  yang  menentukan  perundingan-perundingan
                   selanjutnya antara RI dan Belanda.
                          Selama  perundingan-perundingan  berjalan  terus,  Van  Mook
                   mengambil  langkah-langkah untuk menyusun suatu struktur negara
                   federal  yang  dikendalikan  oleh  Belanda.  Setelah  gagal  dengan
                   Konferennsi  Malino  pada  Juli  1946  lalu,  ia  menyelenggarakan
                   Konferensi  pangkalpinang  pada  1  Oktober  1946  dan  Konferensi
                   Denpasar  pada  tanggal  16  hingga  24  Desember  1946.  Ia  hendak
                   mendekati  tokoh-tokoh  Kalimantan  dan  Indonesia  Timur  untuk
                   mewujudkan tandingan bagi Republik  dengan membentuk “negara-
                   negara  federal”  di  luar  Jawa  dan  sebagian  Sumatra,  serta  wilayah
                   Indonesia  Timur.  Adapun,  niat  membentuk  negara  federasi  di
                   Kalimantan dan Sumatra tidaklah berhasil, sehingga pada Konferensi
                   Denpasar,  wilayah-wilayah  itu  ditinggalkan.  Konferensi  Denpasar
                   dengan 55 utusan dari 13 daerah Indonesia Timur yang berlangsung
                   dari  tanggal  9  Desember  hingga  24  Desember  1946,  sepakat
                   membentuk  Negara  Indonesia  Timur  (NIT)  dan  Cokorde  Gde  Raka
                   Sukawati terpilih sebagai presidennya. Jadi, NIT lahir dengan tokoh-




                138
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155