Page 20 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

kehidupan bangsa dalam rentangan perjalanan waktu. Konsep
Indonesia-sentris bertolak dari sikap akademis bahwa yang menjadi
perhatian utama adalah dinamika perjalanan kesejarahan anak bangsa
serta peralihan struktural yang mungkin terjadi dalam arus dan
gelombang peristiwa kesejarahan. Bagaimanakah anak bangsa, baik
secara keseluruhan ataupun sebagai kesatuan-kesatuan etnis tertentu
ataupun sebagai wilayah tertentu mengayuh biduk kehidupan ketika
mengharungi gelombang dan ombak dinamika sejarah. Bagaimanakah
pula corak dan irama serta arus dinamika sejarah yang dialami bangsa,
baik secara keseluruhan maupun sebagai kesatuan-kesatuan etnis atau
lokalitas tertentu, ketika menghadapi berbagai halangan struktural
ataupun kultural demi tercapainya pantai harapan yang dicita-citakan?
Sekian puluh tahun telah berlalu dan berbagai corak
pengalaman kesejarahan telah pula dialami bangsa dan bahkan tolehan
reflektif ke belakang –-ke masa lalu yang telah ditinggalkan--telah pula
sangat biasa dilayangkan. Seketika tolehan ini telah dilakukan maka
tampaklah betapa Seminar Sejarah Nasional yang pertama ini adalah
kesempatan terakhir bagi para ilmuwan, cendekiawan, dan politisi
untuk bertukar pikiran yang reflektif dan bebas tentang dinamika dan
alur kehidupan bangsa secara terbuka. Tidak lama setelah Seminar
Sejarah Nasional berakhir maka periode suasana konflik politik dan
ideologi telah semakin berkecamuk. Suasana ini terjadi di sidang-
sidang parlemen dan Dewan Konstituante—dua lembaga demokrasi
hasil Pemihan Umum yang umum dinilai demoktratis dan relatif bersih.
Dalam suasana ini pula berbagai corak keresahan sosial-politik daerah
telah pula semakin meluas dan mendalam.

Segala corak kegelisahan dan bahkan perlawanan yang terjadi di
beberapa daerah serta berbagai gejolak sosial politik yang seperti
enggan untuk berhenti akhirnya disudahi saja dengan dikeluarkannya
Dekrit Presiden 1 Juli 1959. Dijadikan sebagai landasan hukum yang
baru di saat Indonesia telah berada dalam naungan S.O.B.-- undang-
undang negara dalam bahaya perang—berarti kemungkinan untuk
menolak dekrit yang mengingkari UUD1950 ini telah pula tertutup.
Maka begitulah dengan dekrit Presiden ini Republik Indonesia pun
secara resmi dinyatakan ―kembali ke UUD 1945‖. Dengan kembalinya ke
UUD 1945 ini maka Presiden bukan lagi hanya berfungsi sebagai Kepala
Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh UUD Sementara 1950,
tetapi adalah pula Kepala Pemerintahan. Kekuasaan pun secara

8