Page 114 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI
P. 114

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


                    11. Pejabat Urusan Ternak (A.H, Endamora)
                    12. PejabatUrusan Kehutanan (Amir Hakim Siregar)
                    13. Pejabat Perhitungan Uang Negara (R.M. Sanjoyo Sastraningrat)
                    14. Pejabat Kas Negara (Setti Heran gelar Sutan Namora)
                    15. Pejabat Administrasi Kas Negara (Agus Sastradipraja)
                    16. Pejabat Pajak (R. Supardi Prawiradireja)
                    17. Pejabat Pegadaian (Mohamamd Yakim)
                    18. Pejabat Duane (Abu Nawas)
                    19. Pejabat Cukai dan Perhubungan Laut (Syamsuddin)
                    20. Pejabat Candu Garam (Burhanudin gelar Dt. Majo Besar)

                    21. Pejabat Tera (M. Sutopo)
                    22. Pejabat Pos, Kawat, Telepon, dan Radio (Sudibio)
                    23. Pejabat Kereta Api (Marah Bagindo)
                    24. Pejabat Umbilin (Rusli)

                Adapun delapan Luhak (Kabupaten) yang dibentuk adalah:
                    1.  Luhak Padang dan Sekitarnya, ibu kotanya Padang
                    2.  Luhak Painan, ibu kotanya Painan
                    3.  Luhak Kerinci-Indrapura, ibu kotanya Sungai Penuh
                    4.  Luhak Tanah Datar, ibu kotanya Batu Sangkar
                    5.  Luhak Agam, ibu kotanya Bukittinggi
                    6.  Luhak Limapuluh Kota, ibu kotanya Payakumbuh
                    7.  Luhak Solok, ibu kotanya Solok
                    8.  Luhak Kecil Talu, ibu kotanya Talu
                                                       61

                         Tidak itu saja, Besluit tersebut juga menetapkan 29 Demang.
                Satu  orang  ditempatkan  di  Kantor  Residen,  7  orang  ditempatkan  di
                Kantor Wali Luhak (Bupati) dan sisanya di berbagai Kedemangan yang
                                       62
                ada  di  Sumatera  Barat.   Jadi,  berbeda  dengan  Palembang,  Sumatera
                Barat memasuki era pemerintahan Keresidenan sesuai dengan instruksi
                Jakarta dan kemudian memantapkan pemerintahan daerahnya dengan
                organ-organ yang sangat lengkap.





                102
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119