Page 113 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

proklamasi dan memberikan respon positif, dalam artian mendukung
60
penyataan kemerdekaan oleh Sukarno-Hatta. Jadi tidak mengherankan
jika A.K. Gani khususnya dan Palembang pada umumnya menjadi
residen dan daerah yang paling cepat merespon pembentukan
pemerintahan daerah pasca-keluarnya ―Besluit‖ Gubernur Sumatera
tentang pengangkatan residen tanggal 3 Oktober. Satu lagi sosok yang
sebelumnya ―melawan‖ T.M. Hassan dan kemudian memberikan respon
yang relatif cepat, dalam kaitannya dengan pembentukan pemerintah
daerah, adalah Mohammad Syafei. Lima hari setelah mendapat besluit
pengangkatannya menjadi residen, tepatnya tanggal 8 Oktober,
Mohammad Syafei mengeluarkan Surat Keputusan No. E.I/1 mengenai
menetapan Kepala Pejabat (Kantor/Jawatan) yang akan
bertanggungjawab menyelenggarakan perkerjaan-pekerjaan dalam
berbagai jawatan/kantor/pejabat, termasuk dan Kepala Luhak (Bupati)
yang akan mengepalai pemerintahan tingkat Luhak (Kabupaten) di
Sumatera Barat.
Berbeda dengan Palembang dengan susunan pejabat daerahnya
yang sedikit dan sederhana, maka Sumatera Barat membentuk 24
Urusan, Kantor dan Pejabat di tingkat pemerintahan keresidenan, dan
menetapkan delapan Luhak (Kabupaten) di seluruh Sumatera Barat.
Susunan lengkap Urusan, Kantor dan Pejabat ditingkat pemerintahan
keresidenan itu adalah:
1. Urusan Umum di Kantor Keresidenan (Muhammad Rusyad gelar
Dt. Perpatih Baringek
2. Urusan Surat-menyurat di Kantor Keresindenan (D. Dt. Junjung
Tinggi M.)
3. Kantor Kesejahteraan Minangkabau (Ahmad Arif Dt. Majo
Urang)
4. Pejabat Pengadilan (Mr. Harun Al Rasyid)
5. Pejabat Kejaksaan (Mr. St. Mohd. Rasyid dan A. Razak gelar
Sutan Malelo)
6. Pejabat Polisi (Raden Suleman)
7. Pejabat Kesehatan (Dr. Moh. Djamil)
8. Pejabat Pengajaran (A. Muluk)
9. Pejabat Urusan Pekerjaan Umum (Mohd. Yassin Dt. Kayo)
10. Pejabat Pertanian (Mohamamd Said)

101