Page 115 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Relatif cepatnya Mohammad Syafei khususnya dan Keresidenan
Sumatera Barat umumnya membentuk organ-organ pemerintah daerah
ini juga disebabkan oleh telah dipersiapkannya sosok-sosok dan
lembaga-lembaga pemerintahan apa saja yang akan dibentuk. Hampir
sama dengan pengalaman Palembang, ancar-ancar pengambilalihan
pemerintahan daerah serta penyusunan lembaga-lembaga
pemerintahan daerah telah dirancang sejak minggu terakhir Agustus.

Berbeda dengan Palembang yang memulai penataan
pemerintahan daerah dengan membentuk lembaga eksekutif, maka
Sumatera Barat memulai penataan pemerintahan daerahnya dengan
membentuk lembaga legislatif. Proses itu diawali dengan rapat tiga hari
(27-29 Agustus) yang dihadiri oleh banyak pemimpin dan tokoh daerah,
serta sejumlah anggota Hookokai tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan
juga Kenagarian. Melalui rapat itulah diputuskan pembentukan KNID
(Komite Nasional Indonesia Daerah) tingkat Keresidenan. Dalam
kesempatan itu diputuskan untuk mengangkat semua anggota KNID, di
mana anggota lembaga tersebut diangkat/dipilih dari pengurus
Hookokai lama dengan jumlah anggota sebanyak 41 orang. Tidak itu
saja, melalui rapat itu pula diresmikan/disahkan pembentukan KNI
Cabang (tingkat Kewedanaan) dan KNI Ranting (tingkat Kenagarian), di
mana anggotanya dipilih dari anggota Si/Gun Hookokai (Kewedanaan)
dan Son Hookokai (Kenagarian) sebelumnya.
Setelah ―dewan legislatif‖ terbentuk maka ―dewan‖ tersebut
mengadakan rapat tanggal 1 Oktober 1945. Salah satu keputusan
penting rapat itu adalah menetapkan dengan resmi Mohammad Syafei
sebagai Residen/Kepala Daerah Sumatera Barat. Sebelum rapat
resmi/lengkap ini, pada pertengahan September, pemimpin KNID dan
beberapa tokoh masyarakat Sumatera Barat juga mengadakan rapat.
Dalam rapat itu sesungguhnya nama Mohammad Syafei telah diusulkan
untuk menduduki posisi Residen Sumatera Barat. Sebelumnya lagi, pada
rapat antara tanggal 27 s/d 29 Agustus Mohammad Syafei juga telah
diusulkan untuk menjadi Residen Sumatera Barat.
Dalam berbagai rapat yang dilakukan, susunan pemerintah
daerah juga telah dibicarakan. Pada berbagai pertemuan itu juga
diperdebatkan instansi-instansi apa saja yang akan dibentuk dan siapa-
siapa saja yang akan menduduki kepala kantor/jawatan itu. Karena itu
tidak juga sesuatu yang mengagetkan, bila beberapa saat setelah

103