Page 52 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 52
Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru
Seperti diketahui, sampai dengan masa akhir daripada
periode Orde Baru, yakni pada tahun periode 1992-1997, ABRI masih
mendapatkan jatah kursi melalui jalur pengangkatan di Dewan
Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi lembaga perwakilan
kerakyatan di Indonesia. Pada pemilihan umum ke-5 (lima) misalnya
yang diselenggarakan pada 9 Juni 1992, unsur ABRI masih mengakar
kuat dengan menjadi salah satu fraksi di parlemen bersama dengan
anggota-anggota fraksi lainnya. Hal ini kemudian berlanjut ke masa
setelahnya, dan dapat tercemin melalui susunan pimpinan DPR periode
1992 sampai dengan 1997 yang terlampir sebagai berikut :
Ketua : Wahono ( Fraksi Karya Pembangunan )
Wakil Ketua : Prof. Dr. John A. Katili
( Fraksi Karya Pembangunan )
Wakil Ketua : Mayjen TNI Soetedjo ( Fraksi ABRI )
Wakil Ketua : H. Ismail Hasan Metareum
( Fraksi Persatuan Pembangunan )
Wakil Ketua : Drs. Suryadi ( Fraksi Demokrasi Indonesia )
Menyoal banyaknya suara-suara sumbang yang ada kala itu,
ABRI sendiri tetap tegar dan mulai melakukan beberapa wacana
guna melakukan perbaikan-perbaikan serta koreksi utamanya dalam
merespon isu-isu dan wacana mengenai penghapusan konsep daripada
...Redefinisi, Reposisi dwifungsi ABRI tersebut. Akhirnya, setelah melakukan pengkajian
dan Reaktualisasi mendalam selama kurang lebih lima bulan semenjak lengsernya
Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya, ABRI memberikan
Peran TNI dalam jawaban dengan mengeluarkan buku putih yang berjudul, “ ABRI
Kehidupan Bangsa... Abad XXI : Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam
Kehidupan Bangsa“ yang berisi mengenai pokok-pokok reformasi yang
akan diterapkan dalam tubuh ABRI. Tiga hal yang kemudian menjadi
elemen kunci daripada perubahan yang coba dilakukan oleh ABRI
dalam merespon reformasi tersebut antara lain ialah : (1) pemberdayaan
kelembagaan fungsional, (2) memerankan TNI sebagai bagian dari
sistem nasional, dan (3) peran TNI sesuai dengan konsensus nasional. 64
Hal ini sendiri dapat diejawantahkan sebagai konsep baru yang
merupakan bagian dari proses reformasi internal didalam tubuh
ABRI pada saat itu menggantikan konsep lama dimana ABRI menjadi
alat kekuasaan internal yang bersifat represif. Pada dasarnya, hal
ini bertujuan untuk mewujudkan ABRI yang profesional, efektif,
efisien, serta sebagai alat pertahanan nasional di negara Indonesia
64 Moh. Fajrul Faalakh, dkk, Op.Cit., Hal. 259.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 45
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
