Page 47 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Akhirnya, setelah perdebatan yang panjang lebar, diterbitkan lah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Pegawai Negeri
Sipil yang menjadi anggota Partai Politik , hal ini sendiri krusial sifatnya
58
guna menjaga netralitas daripada aparatur sipil negara, yang notabenenya
merupakan representasi negara serta pelayan dari masyarakat di
tengah gelaran pesta demokrasi pada masa reformasi tersebut. Guna
menguatkan apa yang sudah tercantum, pemerintah kemudian juga
melakukan beberapa perubahan-perubahan dengan di terbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil
...ikut berkompetisi yang menjadi Anggota Partai Politik. Secara kasat mata, hal ini sendiri
59
dalam menjaring menjadi kekalahan tersendiri bagi Golongan Karya (Golkar) yang pada

dukungan- saat itu mempunyai basis massa sekaligus mesin partai yang besar dan
kuat dari kalangan pegawai negeri sipil, namun di sisi sebaliknya, hal
dukungan suara...
ini menjadi sebuah kemenangan bagi para partai-partai kecil lain yang
menganggap melalui adanya putusan peraturan tersebut, mereka dapat
meneguk keuntungan sekaligus ikut berkompetisi dalam menjaring
dukungan-dukungan suara pada posisi-posisi strategis dalam struktur
lembaga-lembaga legislasi yang ada di Indonesia.
Selain itu, guna melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap
kegiatan daripada pemilu yang sebentar lagi akan di selenggarakan,
maka kala itu Presiden juga membentuk lembaga Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Komisi ini sendiri di isi oleh para kalangan profesional dan
terpelajar, dalam melakukan pekerjaannya komisi ini mempunyai sifat
independen dan merupakan representasi dari amanat demokrasi yang
coba dikemukakan oleh Presiden Habibie dalam masa pemerintahannya
yang berlaku, yakni membentuk pemerintahan yang bersih, transparan,
dan bersifat akuntabel.
Berdirinya lembaga KPU ini didasarkan pada UU No 3 Tahun
1999 mengenai pemilihan umum, dimana apabila dijabarkan secara
lebih lanjut, maka anggota KPU terdiri atas lima wakil dari pemerintah,
dan 48 wakil dari para partai politik yang menjadi peserta pemilu
pada tahun 1999 dimana hak-haknya ditentukan berimbang dan sama
banyak. Keanggotaan yang bersifat dinamis ini sendiri dimaksudkan
60

58 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
59 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
60 Untuk lebih jelasnya, Lihat Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU)
1971-1999, Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pemilihan Umum serta
penjelasan atas Undang-Undang tersebut.

dpr.go.id 40