Page 45 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

UU tersebut, penguasa dapat mempunyai keabsahan untuk dapat
selalu memenangkan Golongan Karya (Golkar) sebagai rerpresentasi
dari partai pemerintah pada saat itu dalam setiap pemilu yang
diselenggarakan. Berikutnya, UU No 3 Tahun 1999 mengenai
54
Pemilihan Umum sebagai pengganti dari Undang-Undang yang dipakai
pada masa Orde Baru yakni UU No 1 Tahun 1985 mengenai tentang
Pemilihan Umum, dan yang terakhir adalah UU No 4 Tahun 1999
55
tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai ganti dari UU sebelumnya, yakni UU No 5 Tahun
1995 yang mewadahi dan mengatur daripada anggota dewan yang
menjadi wakil parlemen pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Ketiga Undang-Undang ini merupakan satu bagian penting
daripada komitmen pemerintah guna melakukan reformasi, utamanya
yang berkenaan dalam bidang sosial politik yang dianggap tidak sesuai
dengan asas demokrasi dan hanya menjadi alat daripada kekuasaan
guna menentramkan dan melanggengkan apa yang dinamakan
dengan status quo pada saat itu. Ketiga Rancangan Undang-Undang
ini kemudian ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999 oleh
Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, serta Menteri Sekretaris Negera
(Mensesneg) yang menjabat kala itu, Akbar Tanjung.
Setelah ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut telah
rampung diketok palu dan kemudian telah berubah maknanya menjadi
Undang-Undang secara sah, maka guna mengawal eksistensi daripada
Undang-Undang yang sedang berjalan itu, pemerintahan Habibie
kala itu juga kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 3 Tahun 1999 tentang
pemilihan umum yang berisikan rancangan teknis dari pelaksanaan
pemilihan umum yang akan diselenggarakan guna menciptakan
pemilu yang demokratis, sesuai dengan amanat rakyat yang ada pada
saat itu. Dengan diterapkan ketiga pasal baru guna melangsungkan
56
pemerintahan yang demokratis, maka di mulai lah era reformasi yang
sesungguhnya dimana kebebasan berpendapat dan demokratisasi di
segala bidang muncul dimana-mana dan terjalin secara masif.

54 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pemilihan Umum.
55 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1999 mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
56 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum.

dpr.go.id 38