Page 43 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 43

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  sidang istimewa tersebut adalah untuk mencabut Ketetapan MPR RI
                                                  No. XIV/MPR/1998 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan
                                                  MPR RI No III /MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum, dimana pemilu
                                                  yang sebelumnya diagendakan untuk sedianya dapat terlaksana
                                                  pada tahun 2002 kemudian mundur guna dapat segera dilaksanakan
                                                  selambat-lambatnya pada bulan Juni 1999.
                                                       Segera setelahnya, dimulai lah langkah-langkah persiapan
                                                  untuk dapat mendukung perjalanan dari pemilu pertama yang
                                                  diselenggarakan pada masa reformasi tersebut, hal tersebut antara
                                                  lain ialah dengan melakukan beberapa kebijakan  yang kemudian
                                                  termaktub, seperti (1) revisi tiga UU Politik yang menghasilkan UU
                                                  No 2 tentang Partai Politik, UU No 3 tentang Pemilihan Umum, UU
                                                  No 4 tentang Kedudukan/Susunan anggota DPR/MPR, DPRD 1/11,
                                                  (2) Seleksi partai politik, (3) Pembentukan badan penyelenggara guna
                 ...gabungan para                 melaksanakan pemilu pertama era reformasi, yakni dalam hal ini adalah
             ahli yang kemudian                   Komisi Pemilihan Umum (KPU), (4) pelaksanaan pemilu.

           lebih dikenal dengan                        Guna merealisasikan rencananya tersebut, Presiden Habibie
                                                  kemudian bergerak cepat dengan mengutus Kementerian Dalam
               nama Tim Tujuh...
                                                  Negeri (Kemendagri) dengan melibatkan beberapa gabungan para ahli
                                                  yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tim Tujuh untuk dapat
                                                  membuat sebuah Undang-Undang baru yang dapat menanggulangi
                                                  permasalahan-permasalahan seperti yang ditemui pada masa Orde
                                                  Baru.
                                                       Tim Tujuh  sendiri bukanlah tim  taskforce yang langsung
                                                  dibentuk ketika Presiden Habibie memerintahkan pelaksanaan tugas,
                                                  karena apabila melihat dari kurun waktu pembentukannya, tim ini
                                                  sendiri sebenarnya telah terbentuk sebelum Presiden Soeharto lengser
                                                  dari jabatannya dan di ketuai oleh Dirjan POUD Ryaas Rasyid, yang
                                                  kemudian beranggotakan beberapa orang yang antara lain ialah Anas
                                                  Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, Affan Gaffar, Johermansyah
                                                  Johan, Luthfi Muthi, serta Ramlan Surbakti.  Tim ini kemudian bekerja
                                                                                         50
                                                  secara cepat guna dapat merampungkan draft daripada UU tersebut,
                                                  dan pada akhirnya setelah kurang lebih tiga bulan lamanya melakukan
                                                  temu muka dan diskusi guna menggodok naskah yang diminta, tim
                                                  tersebut akhirnya dapat berhasil merampungkan draft RUU mengenai
                                                  pemilu, partai politik, serta susunan MPR/DPR, beserta DPR tingkat 1
                                                  dan tingkat 2. Hal ini sendiri merupakan pencapaian dari tim tersebut,


                                                  50   Pax Benedento, dkk (peny.), Pemilihan Umum 1999 : Demokrasi atau Rebutan Kursi, LSPP : 1999,
                                                     Hal. 11.




                                     dpr.go.id   36
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48