Page 44 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru

dan setelahnya kemudian dianggap sebagai bagian dari tiga paket
politik yang melengkapi konsep reformasi dari pemerintahan yang
ada pada saat itu. 51
Ditilik dari isinya, apabila kita menjabarkan lebih lanjut mengenai
paket undang-undang tersebut, maka dapat terlihat bahwa UU No 2
Tahun 1999 mengenai Partai Politik lebih merupakan UU pengganti
52
dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan
Golongan Karya yang dianggap tidak menjiwai dan memenuhi amanat
daripada reformasi itu sendiri. Undang-Undang tersebut berisikan
mengenai pembentukan partai politik yang dipermudah prosedurnya
daripada sebelumnya, pembentukan sistem multi partai meninggalkan
sistem tiga partai dimana pada masa Orde Baru, yang dimana hal ini
direpresentasikan dengan tiga bentuk partai berpengaruh yakni Partai
Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga partai ini sendiri dianggap
merepresentasikan kehidupan masyarakat Indonesia yang ada pada
saat itu. Kemudian pengaturan lebih rinci terhadap keuangan partai-
partai yang ada, mengingat partai-partai yang baru dicanangkan
masih rentan menyoal keuangannnya, kemudian pengaturan asas
yang lebih longgar dengan memperbolehkan partai-partai politik
tersebut untuk mendasarkan diri pada asas tertentu asalkan tidak
bertentangan dengan pancasila, hal ini kemudian pula yang membuat
banyak kalangan membuat banyak partai-partai baru dengan berbagai
macam ideologi yang digarisbawahi guna memeriahkan pesta
...menganggap bahwa demokrasi yang ada pada saat itu, disisi lain kewenangan Presiden

UU sebelumnya yang dapat membubarkan partai direduksi, serta partai yang kini
dapat didirikan sampai pada tingkat kelurahan atau desa, konsep ini
merupakan sekaligus menggugurkan dogma pada masa Orde Baru bahwa partai

perpanjangan dari dan politik tidak boleh sampai direpresentasikan pada tingkat desa.
53
kepentingan penguasa... Revisi ini penting sifatnya, terutama berkaitan dengan
penyelenggaan pemilu. Hal ini dikarenakan banyak kalangan pada saat
itu menganggap bahwa UU sebelumnya merupakan perpanjangan dari
kepentingan penguasa untuk dapat terus menerus melanggengkan
tampuk kepemimpinannya. Hal ini dapat terjadi karena melalui

51 Affan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
Hal. 335.
52 Khazanah Arsip Nasional RI, Seri Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1971-1999, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1999 mengenai Partai Politik tanggal 1 Februari 1999
53 Selo Soemardjan, Menuju Tata Indonesia Baru, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Hal.323.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 37
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018