Page 42 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 42
Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru
Namun, di balik dinamika perubahannya yang begitu tinggi kala
itu, pemerintahan transisi yang diberikan amanat setelah lengsernya
Presiden Soeharto nampaknya masih kesulitan untuk dapat untuk
melakukan reformasi besar-besaran dan secara total dalam lingkup
pemerintahan dan kekuasaan yang baru. Hal ini bisa dipahami
mengingat pemerintahan baru tersebut mengalami masa transisi dari
dua periode yang berbeda, serta pranata bangunan demokrasi yang
kala itu belum secara utuh terbentuk dan berjalan secara baik, namun
hal ini kemudian memberikan kesan bahwa demokrasi yang kemudian
dituju lebih bersifat prosedural kelembagaan yang lebih banyak
menekankan kepada proses daripada yang beracu pada perubahan
tata nilai dan norma yang secara instan dan menyeluruh berlaku di
tengah-tengah masyarakat.
Sejarah mencatat bahwa pasca jatuhnya Presiden Soeharto,
tampuk kepemimpinan nasional dipegang oleh B.J Habibie, Wakil
Presiden Soeharto. Banyak hal yang kemudian terjadi, utamanya
...sebagai seorang yang terhadap kebijakannya terhadap bagaimana mempertanggungjawabkan
reformis untuk dapat pemerintahan baru yang Ia pegang setelah pendahulunya itu. Di sisi
merepresentasikan lain, ada rasa sungkan bagi Habibie untuk dapat melakukan perubahan
secara total dalam periode pemerintahannya tersebut, mengingat
pemerintahan baru baginya, Soeharto adalah seseorang yang ia hormati, dan kagumi. Di
48
yang lebih demokratis sisi lain, kedekatan Habibie yang telah lama berguru pada Soeharto
daripada sebelumnya. itu pula yang menyebabkan ia diangkat menjadi wakil Presiden oleh
Soeharto. Beberapa faktor ini lah yang kemudian membuat Presiden
Habibie sulit untuk dapat merombak struktur pemerintahan yang
ada secara total. Namun begitu, Ia tetap mencitrakan dirinya sebagai
seorang yang reformis untuk dapat merepresentasikan pemerintahan
baru yang lebih demokratis daripada sebelumnya.
Segera setelah naik menjadi Presiden ke – 3 RI, Presiden
Habibie kala itu mulai melakukan serangkaian kebijakan populis untuk
mendongkrak popularitasnya yang dianggap oleh sebagian kalangan
yang menilai dirinya hanyalah sebagai bayang-bayang dari Presiden
yang sebelumnya serta mempunyai legitimasi yang lemah dalam
menjalankan pemerintahan yang ada. Untuk maksud itulah kemudian
49
dirinya dan perwakilan DPR MPR kala itu bersepakat untuk mengadakan
sidang istimewa MPR pada akhir tahun 1998. Dimana agenda dari
48 BJ. Habibie. Op.Cit., Hal. 46
49 Terkait mengenai pengertian legitimasi, Lihat David Beetham, The Legitimation of Power,
Atlantic Highlands : Humanities Press International, 1991.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 35
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
