Page 48 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 48
Pemilu 1999 dan Pembentukan
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Orde Baru
untuk dapat memberikan keleluasaan lebih dari rakyat untuk dapat
menjadi pengawas dari pemilu yang akan diselenggarakan. Komposisi
yang beraneka ragam tersebut diharapkan dapat menciptakan relasi
positif antara masyarakat dan negara untuk dapat bersinergi guna
menciptakan demokrasi yang lebih baik, setelah sebelumnya selalu
dihegemoni oleh kepentingan negara.
Di sisi lain, reformasi yang ditandai oleh kejatuhan Presiden
Soeharto pada bulan Mei 1998 tersebut juga menggulirkan wacana
...keterlibatan sosial- mengenai pembatasan keterlibatan sosial-politik ABRI (Angkatan
politik ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam bidang pemerintahan yang lebih
Bersenjata Republik dikenal dengan nama “Dwifungsi ABRI”. Hal ini terutama difokuskan
Indonesia) dalam mengenai peninjauan kembali terhadap doktrin pertahanan dan
keamanan nasional yang merupakan bagian inti daripada konsep ABRI
bidang pemerintahan dalam melakukan kegiatan politik. Hal ini menjadi agenda daripada
yang lebih dikenal kaum reformis pada saat itu, yang walau pada awalnya di arahkan untuk
dengan nama melengserkan kekuasaan daripada Presiden Soeharto, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya juga menuntut adanya perombakan didalam
“Dwifungsi ABRI”....
tubuh ABRI, yang kemudian dikenal sebagai reformasi internal ABRI.
Desakan-desakan kepada ABRI kala itu bukannya tanpa dasar,
banyak kalangan kala itu mengkritik bahwa penerapan daripada
dwifungsi pada ABRI pada akhirnya menjadikan ABRI hanya mempunyai
peranan dan berfokus pada melakukan pengamanan internal dalam
rangka stabilitas nasional didalam negara, daripada keamanan
eksternal yang mencakup pertahanan negara dari serangan-serangan
dari luar, yang sebenarnya lebih penting dan strategis untuk dijadikan
fokus, keamanan eksternal ini sendiri mencakup kawasan dan antar
wilayah perbatasan yang sesungguhnya merupakan otoritas ABRI
secara hakiki sebagai alat pelindung masyarakat dan negara. Pada
61
periode transisi itu, posisi ABRI menjadi amat sulit, citra masyarakat
terhadap ABRI pun menjadi negatif, semua yang dikerjakan oleh ABRI
menjadi selalu dianggap salah. Hal ini merupakan sendiri imbasan
kekecewaan daripada rezim sebelumnya, dimana ABRI, yang kala itu
dinilai sebagai alat kekuasaan daripada Orde Baru, dicap sebagai biang
keladi daripada krisis negara yang terjadi kala itu.
Hal tersebut juga kian ditambah dengan pengalaman khalayak
pada masa Orde Baru yang menganggap bahwa ABRI hanya
61 Muh Fajrul Falaakh, dkk, Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum, Yogyakarta : FH UGM,
2001. Hal. 258. Selain itu, Lihat juga Ni’matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi”, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
No. 2 Vol. 21 April 2014, Hal. 203 - 226
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 41
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
