Page 56 - MAJALAH 122

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi IX ke Sulsel
MENENGOK LAYANAN KESEHATAN

DAN KETENAGAKERJAAN

akassar tak terik se perti biasanya. Sese kali garan Rp3,5 triliun. Anggaran ini untuk penguatan la-
hujan mewarnai perjalanan. Hampir setiap yanan kesehatan melalui regiona lisasi rujukan.
sudut kota dilalui. Di tengah kesibukan
Mkota, Komisi IX DPR RI melihat dari dekat “Ada 14 rumah sakit di seluruh Indonesia yang disiap-
layanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Ibu Kota Su- kan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah
lawesi Selatan (Sulsel) tersebut. Rumah sakit dan balai sakit rujukan tingkat nasional, salah satunya adalah
latihan kerja ditinjau untuk mencari masukan dan as- rumah sakit DR.Wahidin Sudirohusodo di Provinsi
pirasi yang berkembang di daerah. Sulsel,” jelas Syamsul. Sementara itu, Gubernur Sulsel
mengatakan, pihaknya bertekad akan menjadikan Sul-
Akhir Februari lalu, tim kunjungan kerja (kunker) sel sebagai daerah percontohan dalam layanan kese-
Komisi IX DPR RI berkunjung ke Sulsel untuk mene ngok hatan. Di Sulsel sudah ada 80 rumah sakit yang menjadi
rumah sakit dan balai latihan kerja. Setidaknya ada tiga mitra BPJS Kesehatan termasuk RS. TNI dan Polri.
rumah sakit dan satu balai latihan kerja industri (BLKI)
yang ditinjau. Ba nyak catatan penting yang dibawa tim Masyarakat punya banyak pilihan rumah sakit untuk
kunker Komisi IX sebagai bahan masukan saat melaku- mendapatkan layanan kesehatan. Hampir semua RS
kan rapat dengan pemerintah nanti. rujukuan berkualifikasi B. Dan peserta BPJS Kesehatan
di Sulsel sudah mencapai lebih dari 4 juta orang. An-
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menerima lang- gka kematian bayi dan ibu juga terus ditekan hingga
sung tim kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX jumlah nya setiap tahun menurun. Sementara angka
DPR Syamsul Bachri di Kantor Gubenur yang cukup harapan hidup di Sulsel berkisar di usia 74 tahun. Yang
megah. Dalam sambutannya di hadapan para pejabat jadi masalah hanya distribusi tenaga kesehatan yang
tinggi Sulsel, Syamsul meng ungkapkan, dalam APBN-P belum merata di setiap daerah.
2015 Kementerian Kesehatan mendapat tambahan ang-

56 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015