Page 57 - MAJALAH 122

Tim kunker Komisi IX sempat me ngunjungi tiga rumah yanan kesehatan gratis.
sakit di Sulsel, yaitu RS.DR.Wahidin Sudirohusodo dan
RS. Labuan Baji di Makassar. Satu lagi RS.Inco Soroako Tinjau BLKI
milik PT.Vale Indonesia di Soroako, Kabupaten Luwu
Timur. RS.Wahidin merupakan rumah sakit rujukan Di Makassar tim kunker tak ketinggalan melihat dari
nasional untuk kawasan Indonesia Timur. Namun, ling- dekat kegiatan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).
kungan dan peralatan medis di rumah sakit ini belum Balai latihan ini merupakan tempat melatih para peser-
memadai. tanya menjadi insan yang mandiri dan mampu men-
ciptakan lapangan kerja baru. BLKI di Makassar ini
Sementara RS. Labuan Baji kondisi nya lebih mempri- menjadi pusat latihan kerja untuk kawasan Indonesia
hatinkan lagi. Gedungnya yang merupakan pening- Timur. Keberadaan BLKI sangat strategis di tengah
galan Belanda dan dibangun pada 1938 itu, sudah tak pemberlakuan moratorium pengiriman TKI.
memenuhi standar lagi. Fisik gedungnya banyak yang
rusak, peralatan medis tidak lengkap, dan pasien be- Imam Suroso (dapil Jateng III) anggota tim Kunker
jubel. Kedua rumah sakit ini lalu mengajukan proposal Komisi IX DPR menilai, sarana dan prasarana BLKI
pembangunan rumah sakit kepada tim kunker Komisi ini sangat rapi dan memadai sebagai tempat latihan
IX. kerja. Ini bisa menjadi tumpuan masyarakat di wilayah
timur untuk mengasah keterampilan kerja sehingga
Anggota tim kunker Irma Suryani (dapil Sumsel II) bisa hi dup mandiri. Imam berharap, DPR perlu meng-
dalam kesempatan terpisah berkomentar, Pemprov alokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung
Sulsel perlu melakukan sosialisasi promotif dan pre- keberadaan BLKI.
ventif kepada masyarakatnya untuk menjaga keseha-
tan. Anggaran kesehatan harus dihemat agar tidak
habis hanya untuk pengobatan saja. Kondisi wilayah
di Sulsel saling berjauhan, sehingga para pasien yang
dirujuk ke RS di Makassar butuh waktu lama hingga
berhari-hari untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Untuk bisa melayani masyarakat Indonesia Timur
tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah
sakit. Sebaran rumah sakit pratama dan kesiapan infra-
struktur, alat kesehatan, dan SDM perlu ditingkatkan,”
papar politisi Partai Nasdem itu. Sementara anggota
tim kunker lainnya, Hamid Noor Yasin (dapil Jateng
IV) mengatakan, Kemenkes dan Komisi IX DPR perlu
memberi perhatian pada dua rumah sakit di Makassar
tersebut. Dengan adanya BLKI ini, kata Imam, masyarakat tak
perlu memburu kerja menjadi TKI atau PNS. Cukup
“Ini harus jadi konsen bersama, baik Dinas Kesehatan, menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan diri
Kementerian Kesehatan, dan Komisi IX. Saya mendo- di BLKI dengan bimbingan para instruktur profesional.
rong agar Kemenkes memprioritaskan dua rumah sakit “Untuk mencari kerja tidak harus menjadi TKI atau
tersebut untuk mendapat alokasi anggaran yang me- PNS. Ada BLKI yang mengarahkan para pencari kerja
madai, sehingga layanan kesehatan di Sulsel bisa lebih untuk hidup mandiri dengan mengasah keterampilan
bagus lagi,” kata Hamid yang juga anggota F-PKS itu. khusus. Para wanita juga tidak perlu menjadi pembantu
rumah tangga di negeri orang. Ada BLKI yang memberi
Di Kabupaten Luwu Timur, tim sempat melihat RS.Inco pelatihan kerja,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.
di Soroako, milik PT.Vale Indonesia sebuah perusahaan
pertambangan yang beroperasi di Luwu Timur. Rumah Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpin Syamsul
sakit ini walau belum bermitra dengan BPJS Kesehatan Bachri ini diikuti 11 anggota. Mereka adalah Da niel
tapi menjadi tumpuan masyarakat sekitar. Kondisinya Lumbang Tobing, Imam Suroso, Andi Fauziah Pijiwatie
cukup baik dengan 65 tempat tidur. Masyarakat setem- Hatta, Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham, Siti Masrifah,
pat tidak dibebani biaya saat berobat. Syamsul Bachri Hamid Noor Yasin, Muhammad Iqbal, Irma Suryani,
saat meninjau rumah sakit ini berharap, kehadiran Amelia Anggraini, dan Djoni Rolindrawan. (mh)
RS.Inco bisa dinikmati warga untuk mendapatkan la-

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 57