Page 58 - MAJALAH 122
P. 58

KUNJUNGAN KERJA








































                   PEMBANGUNAN PARIWISATA



            HARUS LIBATKAN PUTRA DAERAH






                     ebih baik melihat     Dalam kunjungan kerjanya ke  mendesak MenPAN untuk meninjau
                     sendiri sekali daripa-  Provinsi NTB, Komisi X DPR RI   ulang larangan tersebut.
                     da mendengar seratus   mendapati berbagai masukan baik
          “Lkali dari orang lain”  dalam bidang Pariwisata, Pendidi-         Saat mendatangi kawasan Manda-
          peribahasa  Cina tersebut agaknya  kan dan budaya. Dalam bidang Pari-  lika, Lombok Tengah Tim Kunju-
          sejalan dengan apa yang diamanat-  wisata misalnya, Walikota Mataram   ngan Kerja Komisi X DPR RI yang di-
          kan Undang-undang kepada DPR.    yang sempat menyambut Komisi  pimpin oleh Ketua Komisi X, Teuku
          Tak berlebihan ketika memasuki   X di hari pertama kunjungan-      Riefky Harsya menemukan proyek
          masa sidang kali ini Komisi X DPR   nya mengatakan bahwa larangan   pembangunan kawasan pariwisata
          RI mengunjungi dua provinsi seka-  rapat di hotel bagi Pegawai Negeri   Mandalika yang mangkrak hingga
          ligus, yakni Nusa Tenggara Barat  Sipil oleh Menteri Pendayagunaan   bertahun-tahun. Padahal kondisi
          (NTB) dan  Sumatera Utara. Tu-   Aparatur Negara dan Reformasi  alam kawasan ini tidak kalah de-
          juannya tentu tak lain ingin meli-  Birokrasi sangat mempengaruhi   ngan tempat wisata daerah lain,
          hat langsung kondisi masyarakat di   ekonomi pariwisata daerahnya. Pa-  seperti Bali, Labuan Bajo dan lain-
          kedua provinsi tersebut sekaligus   salnya, berkurangnya pendapatan   lain. Bahkan DPR RI dan pemerin-
          mengawasi pelaksanaan program-   hotel yang kemudian ikut mempen-  tah pusat juga telah menggelontor-
          program pemerintah yang menjadi  garuhi pajak yang dibayarkannya,   kan dana sebesar 250 Miliar sebagai
          mitra kerjanya.                  hingga akhirnya berdampak pada    PMN (Penyertaan Modal Negara)
                                           berkurangnya PAD (Pendapatan Asli   untuk proyek tersebut.
          Pembangunan Kawasan Mandalika    Daerah) provinsi NTB. Oleh karena
          Mangkrak                         itu pihaknya berharap agar komisi X   “Kami akan segera mengundang



          58 PARLEMENTARIA  EDISI 122 TH. XLV, 2015
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63