Page 11 - MAJALAH 65
P. 11

LAPORAN UTAMA


     Tekanan dan







                             Ketidakpastian










                                                                      perkembangan dunia.
                                                                        Asumsi yang paling sulit
                                                                      diprediksi adalah harga minyak
                                                                      mentah dunia, ketika Bappenas
                                                                      menyusun Rencana Kerja
                                                                      Pemerintah (RKP) tahun 2008
                                                                      pada Januari 2007 harga minyak
                                                                      dunia masih 60 dolar AS/barel.
                                                                      Akhirnya mengusulkan asumsi
                                                                      harga minyak pada APBN 2008
                                                                      sebesar 63 dolar AS, tapi ditentang
                                                                      kalangan DPR.
                                                                        Akhirnya asumsi yang disepakati
                                                                      60 dolar AS, padahal saat APBN
                                                                      disahkan sudah mencapai 80-100
           Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan keterangan pemerintah kepada  dolar AS/barel. Ini mengakibatkan
           Ketua DPR HR. Agung Laksono dalam rapat paripurna DPR RI. foto: Hindra  APBN ketinggalan isu. Kejadian ini
                                                                      luar biasa, APBN harus dilihat dari
         pos cadangan final sebesar Rp 18,3T dari sebelumnya  sisi yang selalu cenderung mengalami keterlambatan
         Rp 11,3 T guna mengantisipasi resiko fiskal dan Rp 7 T  karena situasi dunia berubah dalam hitungan harian,
         untuk belanja dan lain-lain. Resiko fiskal digunakan bila  sementara penyelesaian seluruh postur APBN
         terjadi kegagalan pencapaian target lifting sebesar  memerlukan waktu 6-8 bulan.
         927.000 barel perhari. Selain itu bila volume konsumsi  Namun Wakil Ketua Panggar DPR Harry Azhar
         melebihi 35 juta kl menjadi 37 juta kiloliter. Dengan  Aziz (FPG) mengatakan, Pembahasan APBN bisa
         adanya dana cadangan ini maka BBM dan listrik tak  dipercepat asalkan kemampuan pemerintah
         perlu naik.                                   memprediksi asumsi ekonomi lebih baik dan akurat.
            Yang juga mendapatkan subsidi adalah raskin dari  Usulan pemerintah harus mendekati realitas di
         Rp 7,2 T menjadi Rp 8,6 T yang akan dibagikan kepada  lapangan, sehingga DPR bisa selesaikan lebih cepat
         19,1 juta rumah tangga miskin.                pembahasan APBN-P 2008.
         Juga direkomendasikan subsidi minyak goreng (migor)  Pembahasan APBN selalu dengan penyusunan
         dalam bentuk subsidi PPN sebesar Rp 3 T dan operasi  RKP, di dalamnya disusun asumsi-asumsi ekonomi
         pasar murah Rp 500 M. Subsidi kedelai akan    makro serta rencana kerja seluruh departemen dan
         mendapatkan jatah Rp 500 M.                   lembaga non departemen. RKP ditetapkan pada awal
                                                       tahun anggaran atau setahun setelah diberlakukan.
         Selalu ketinggalan                               Pada bulan Agustus pemerintah membicarakan
            Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui,  penerimaan, anggaran belanja dan pembiayaan di
         proses pembahasan yang relatif lama dari 6-8 bulan  APBN. Seluruh substansi APBN harus selesai disusun
         membuat asumsi-asumsi makro perekonomian makro yang  sebelum bulan Nopember.
         dijadikan landasan penghitungan anggaran acapkali tidak  Itu dimaksudkan agar Pemda dapat
         sesuai lagi dengan kondisi riil saat APBN diberlakukan.  menggunakannya sebagai basis perhitungan APBD
         Ketika APBN disahkan kondisi sudah banyak berubah,  terkait dana bagi hasil yang merupakan salah satu
         sehingga anggaran belanja negara kita selalu ketinggalan  sumber penerimaan daerah.   (mp)


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16