Page 137 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

112 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

Perlu diketahui bahwa kenaikan harga tanah memiliki dampak
langsung pada kebijakan publik, antara lain kebijakan agraria,
mengingat investasi tersebut menentukan anggaran pemerintah.
Hal tersebut diperdalam lagi akibat konlik tanah dan menjadi
penyebab baru bagi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam
proses pengakuan hak masyarakat adat maupun keturunan budak
Afrika. Melalui artikelnya, Sauer dan Leite berusaha mereleksikan
jejak hukum yang ditempuh pemerintah Brazil dan sejumlah
proposal populis, misalnya mobilisasi kepemilikan tanah pada batas
tertentu di Brazil.

(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www.future-agricultures.org

I.43. Schneider, Alison Elizabeth. 2011. “What Shall We Do
Without Our Land? Land Grabs and Resistance in Rural
Cambodia”, artikel dalam International Conference on Global
Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative
(LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Cambodia, penggusuran, tanah terlantar, kode etik,
resistensi

Dinamika politik pengambilan tanah global dicontohkan di
Kamboja, dimana sedikitnya 27 penggusuran paksa terjadi pada
tahun 2009 dan berdampak pada sekitar 23.000 orang. Penggusuran
masyarakat miskin pedesaan dilegitimasi oleh asumsi bahwa
tanah terlantar (idle), marjinal, atau terdegradasi, tersedia untuk
dieksploitasi oleh para kapitalis. Scneider membahas sejumlah
hal antara lain; (1) mempertanyakan asumsi lahan terlantar (idle),
(2) mengeksplorasi apakah tanah yang diperebutkan dapat diatur
melalui sebuah ‘kode etik’; dan (3) mengulas resistensi petani
terhadap tanah yang diperebutkan. Secara keseluruhan, studi kasus
Kamboja mengkonirmasi bahwa tanah yang diperebutkan tidak
menguntungkan kaum miskin pedesaan. Meskipun ‘everyday forms
of peasant politics” banyak terjadi, namun bentuk pertentangan