Page 142 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 117

dependence, forum shopping dan adoption of broad, aspirational rules.
Dalam konteks negara-negara yang merupakan target utama
dari investasi seperti tidak mempunyai kapasitas untuk memperkuat
institusi mereka atau mengimplementasikan kondisi pemerintahan
dimana pendekatan dominan diterima sebagai sesuatu yang penting
untuk bisa memberikan manfaat bagi komunitas lokal. Negara-
negara ini tidak menghalangi, tetapi justru melindungi apalagi jika
pemerintah negara tersebut memperoleh keuntungan inansial dari
perjanjian-perjanjian yang ada dan bersaing dengan negara-negara
tetangga untuk berinvestasi. Di sinilah sebenarnya tanah pada
kenyataannya dimaknai tidak lebih dari sekedar komoditi. Stephens
menekankan bahwa pembuat kebijakan harus memahami bahwa tanah
merupakan tumpuan hidup bagi banyak keluarga miskin, sehingga
aturan atau standar internasional mengenai land grab memiliki posisi
yang sangat penting. Pemerintah harus punya kepercayaan diri untuk
mengimplementasikannya dalam konteks multiralteral. Agar bisa
efektif, aturan ini harus bisa memberikan sanksi yang tegas.

(DWP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.iar-gwu.org

I.46. Tienhaara, Kyla & Smith, Wynet. 2011. “Negotiating Carbon
Concessions in Developing Countries: Issues of Capacity,
Conidentiality & Corruption”, artikel dalam International
Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals
Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of
Sussex.

Kata Kunci: Liberia, investasi, hutan karbon, korupsi

Studi kasus di Liberia menunjukkan betapa berbahayanya
investasi asing – yang terlibat dalam proyek hutan karbon–
dimana investor berada pada situasi yang sangat menguntungkan,
antara lain karena pejabat pemerintah yang tidak berpengalaman,
cenderung koruptif. Situasi ini bukan hanya tidak adil, namun juga
membahayakan keuangan negara. Kontrak yang diajukan kepada