Page 147 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

122 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

yang cepat dan dinamika yang kompleks dalam kesepakatan
tanah skala luas akhir-akhir ini, terutama yang berimplikasi pada
kepemilikan lahan, proses dan batasan ketenagakerjaan, serta struktur
akumulasi. Bagian pertama kajian ini berusaha melihat implikasi
dari pendekatan ekonomi politik agraria. Mula-mula kita akan
menjelaskan kontinuitas dan kontras antara perebutan lahan secara
historis dan kekinian. Kemudian, kita akan merinci keberagaman
bentuk dan penyebab terjadinya perebutan lahan ke dalam 6 (enam)
mekanisme yang logis. Dalam sesi selanjutnya berusaha dilakukan
narasi kritis terhadap terjadinya upaya pembenaran terhadap
kesepakatan-kesepakatan atas tanah, kesalahan-kesalahan argumen
yang terjadi, dan proses terjadinya inklusi dan eksklusi, sebelum
melihat pola resistensi dan konstruksi alternatif.
Land grab dalam tulisan ini dideinisikan sebagai akuisisi dalam
skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, dan sumberdaya
tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba maupun institusi
publik). Kajian fenomena land grab melihat terjadinya dinamika
dalam kepemilikan yang mengubah sistem ketenagakerjaan
buruh tani. Dinamika kepemilikan tersebut berupa; a) hilangnya
kepemilikan terhadap tanah, air, hutan dan sumberdaya lainnya;
(b) konsentrasi kepemilikan, privatisasi dan transaksi kepemilikan.
Meskipun terdapat bentuk investasi yang spekulatif, tujuan land grab
pada umumnya adalah untuk membangun produksi pertanian dalam
skala besar guna menjamin kepastian produk-produk pertanian.

Mekanisme land grab bervariasi. Pada masa kolonial proses
ini terjadi dengan memanipulasi tanah ‘tak jelas’ (meski jelas telah
dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang ‘tak
bertuan’ (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik negara
secara ‘resmi’. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan
banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan
distorsi sejarah dengan land reform dan sebagainya, guna mengakhiri
pola kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan
kepada rakyat kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan
hal yang sama sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak
pemerintah dan organisasi internasional mendukung akuisisi lahan