Page 141 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

116 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

Melalui pendekatan baru ini, pemerintah membuka proses pembuatan
keputusan dari kelompok elite terbatas ke partisipasi berbagai aktor.
Ini adalah salah satu respon terhadap fenomena land grab, meskipun
faktanya diskusi mengenai aturan land grab berkembang lebih
lambat dari fenomena itu sendiri, misalnya Principle for Responsible
Agricultural Invesment that Respect Rights, Livelihood and Resources
yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, UNCTAD dan World Bank. Mereka
ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih lunak untuk
mengatur land grab melalui Principles for Responsible Agricultural
Invesment (PRAI). PRAI membuka diskusi mengenai pengaturan
land grab baik komentar, saran, penelitian dan masukan analisa dari
berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat
sipil, agen donor bilateral dan multilateral serta berbagai kategori
investor. Enam prinsip PRAI yaitu; 1) menghormati tanah dan SDA;
2) menjamin ketahanan pangan; 3) menjamin transparansi, good
governance, dan lingkungan pendukung; 4) konsultasi dan partisipasi;
5) investasi pertanian yang bertanggungjawab; 6) keberlanjutan
lingkungan dan sosial. Tujuan PRAI ini kemudian diterjemahkan ke
dalam persetujuan dalam codes of good or best practices bagi investor,
pemerintah, donor serta agen internasional pada level yang berbeda.
Di sini land grab dipercaya dapat berkontribusi pada pengurangan
kemiskinan dengan mekanisme pembayaran sewa atau pembelian
tanah, adanya peluang pekerjaan, dan kesempatan baru bagi petani
kontrak. Dalam hal ini pemerintah di negara target, investor,
masyarakat sipil dan lembaga internasional harus secara aktif terlibat
dalam proses pembuatan keputusan agar bisa memperoleh hasil yang
positif dengan menghormati land grabbing. Selain PRAI juga ada CFS
(Committe on World Food Security) dengan panduannya ‘Responsible
Governance of Tenure of Land and Other Natural resources. Juga ada
CSO (Organisasi Masyarakat Sipil) yang memakai pendekatan hak
asasi manusia untuk pengelolaan land grab. Fakta menunjukan bahwa
ada banyak pihak yang turut ambil bagian dalam merespon land grab.
Mereka ini memiliki berbagai macam pendekatan yang kemudian
disebut dengan ‘regime complex’ yaitu an array of partially ovelapping
and nonhierarchical institution governing a particular issue-area.
Tiga karakteristik umum dari kompleksitas rezim ini adalah path