Page 223 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

198 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

tahap awal, beberapa dibatalkan, sementara yang lain sudah mencapai
tahap akhir dan masuk ke tahapan pembuatan draft kontrak. Beberapa
kesepakatan sudah diinalisasi.

Dalam pengumpulan data ini, Smaller & Howard mengalami
kesulitan memveriikasi data empirik dari praktik kebijakan dan

hukum yang ada. Terutama berkaitan dengan komunitas lokal dan
stakeholder serta kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan
berskala luas, kesulitan untuk melihat perjanjian nyata dalam domain
publik, serta sangat terbatasnya informasi kemajuan negosiasi. FAO,
UNCTAD, dan World Bank juga konsen dalam isu ini, tetapi tidak
memiliki publikasi yang substantif. Data mengenai aliran investasi
di wilayah ini sangat terbatas.
Banyak informasi yang diperoleh di media tentang perjanjian tanah,
tetapi sangat sedikit fakta konkrit, seperti statistik mengenai perjanjian-
perjanjian yang ada. Ini menunjukkan bahwa kontrak-kontrak
sebenarnya tidak jelas apakah sudah dikonirmasi dengan pemerintah
secara resmi atau tidak. Kurangnya informasi dan tidak adanya kontrak
yang bisa diakses menyebabkan analisis hukum menjadi sulit. Ada 3
sumber hukum yang paling relevan untuk digunakan berkaitan dengan
investasi tanah yaitu 1) hukum domestik, 2) kontrak-kontrak investasi
internasional, dan 3) perjanjian investasi internasional. Beberapa
skenario mengenai bagaimana ketiga hukum ini berinteraksi satu
sama lain tercakup dalam beberapa isu hukum yaitu apakah investor
asing memiliki hak membeli tanah dan sumber air?, apa saja hak
yang diperoleh investor jika mereka berinvestasi?, apa yang terjadi
pada hak-hak pengguna tanah dan air yang sebelumnya?, dapatkah
kewajiban untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan itu
diterapkan?, apa yang terjadi jika hak atas tanah atau air diambilalih atau
diredistribusi apabila terjadi kekurangan tanah dan air?, apa yang terjadi
jika hukum-hukum lain relevan dengan perubahan investasi?, misalnya
hukum pengendalian populasi, apa yang terjadi jika pemerintah tuan
rumah menerapkan sebuah standar perdagangan?. Sangat penting
bagi investor dan penerima investasi menyadari implikasi hukum, serta
dampaknya pada populasi lokal terkait dengan akses terhadap tanah
dan air. Konsekuensi ini akan meningkat ketika terjadi perubahan
hukum nasional atau ketika terjadi krisis nasional.