Page 224 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 199

Pembelian atau penyewaan jangka panjang tanah-tanah
pertanian untuk digunakan sebagai tempat produksi pangan,
dilakukan sebagian besar oleh negara tuan rumah/pemilik dan
investor swasta dari Arab dan negara-negara Asia yang kaya seperti
(Jepang, Cina dan Korea) ke Afrika dan Asia Tenggara. Semua ini
sebenarnya berawal dari krisis investasi perbankan dan sektor
properti, sehingga diperlukan strategi investasi yang baru. Hal ini
terutama dilakukan oleh sektor swasta di Eropa, Jepang, Amerika
Utara, Cina dan Korea. Rusia, Ukraina dan Australia juga menawarkan
tanah-tanah pertanian dalam skala luas kepada investor asing.
Biofuel boom yang terjadi mulai tahun 2003 dan krisis pangan
global tahun 2008 telah memunculkan strategi investor asing (negara
dan swasta) untuk membeli atau menyewa tanah dalam jangka
panjang. Sell bank, buy cheese, merupakan jargon untuk sejumlah
invetasi perbankan yang dikonversi menjadi investasi pertanian, yang
di antaranya dilakukan BlackRock (U.S), Deutsche Bank (Germany),
Goldman Sachs (U.S) dan Knight Frank (U.K). Hal ini terutama didorong
oleh pengamanan pangan dan energi daripada keuntungan skala luas
dari hasil panen lokal yang merupakan karakteristik perkebunan asing
sejak era kolonial. Investasi asing pada tanah-tanah pertanian bukanlah
fenomena yang baru. Perkebunan skala luas yang dimiliki investor asing
dengan mudah ditemukan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang
pada banyak kasus sudah diawali pada era kolonial untuk memproduksi
pisang, gula, teh, coklat dan tanaman ekspor yang lain. Sejak tahun
1980, meskipun kepemilikan tanah-tanah pertanian oleh investor asing
mengalami penurunan, karena investasi asing lebih banyak pada model
contract farming dan produksi pertanian yang lain seperti bibit, pupuk,
peralatan pertanian, pengolahan, manufaktur dan retail yang lebih
disukai oleh para investor.
Sebagai catatan penting yang disampaikan tulisan ini adalah
sangat sedikitnya kontrak yang bisa diakses publik INGO/NGO.
Yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa dalam beberapa kasus
perjanjian atas tanah yang sudah disepakati, tidak ada kontrak secara
hukum atau yang memungkinkan pemerintah bertanggung jawab
pada investasi asing atau kepada masyarakat lokal yang terkena
dampak dari perjanjian ini. Budaya kerahasiaan yang jamak terjadi