Page 240 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 240
Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 215
yang terkena dampak menerima sedikit atau bahkan sama sekali
tidak mendapat kompensasi dan kemudian berjuang bersama untuk
tanah mereka agar bisa kembali.
Ini adalah sebuah titik balik pembangunan, di mana ada
kelangkaan, di sana ada kesempatan. Kebanyakan pemerintah dan
kelompok elite di negara berkembang menawarkan tanah mereka
dalam skala luas dengan harga relatif murah untuk mekanisasi
pertanian. Pada akhirnya bukannya didukung, petani kecil justru
menjadi rentan akibat transaksi tanah. Meningkatnya minat pada
tanah pertanian seharusnya bisa menjadi kabar baik bagi kelompok
petani kecil, penggembala dan pemegang hak tanah lainnya, tetapi
sebaliknya, masyarakat lokal kehilangan haknya karena kurangnya
kekuasaan untuk melakukan klaim secara efektif. Dalam konteks
ini, pemerintah tuan rumah, lembaga keuangan, komunitas
internasional dan kelompok masyarakat sipil, memiliki peran besar
mengatur investasi demi kepentingan publik. Untuk menjamin hasil
akhir dari proses, pemerintah harus memastikan bahwa transfer
berlangsung dibawah prinsip FPIC. Pemerintah nasional memiliki
kewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat
lokal serta pemegang hak, tetapi dalam kasus yang dipaparkan
dalam tulisan ini, mereka justru gagal melakukannya. Bahkan
pemerintah justru bekerjasama dengan investor, menyambut
kedatangan mereka dengan berbagai penawaran harga yang
murah, insentif serta membantu mengeluarkan masyarakat yang
masih menempati tanah-tanah yang ditransaksikan tersebut. Saat
lembaga-lembaga keuangan internasional ini hadir dengan berbagai
kebijakannya, standar-standar dan aturan yang memandu investasi
dan pengambilan keputusan justru tidak berjalan dan komunitas
lokal semakin terbebani. Secara keseluruhan, respon masyarakat
internasional pada gelombang transaksi tanah yang memiliki
dampak merusak ini, sangat lemah.
Argumen mendasar yang dimunculkan naskah ini adalah bahwa
meningkatnya minat mencari tanah-tanah pertanian memiliki
konsekuensi serius bagi pengguna tanah sebelumnya. Beberapa
akuisisi yang terjadi mengambil bentuk land grab yang dideinisikan
