Page 243 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

218 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

Indonesia), atau diusir keluar dari tanah dan rumah mereka (kasus
Uganda, Guetemala dan Honduras).
Masyarakat berharap agar pemerintah memastikan investasi
benar-benar diperjuangkan untuk kepentingan terbaik dan
melindungi mereka dari praktik penyalahgunaan. Faktanya
pemerintah tetap membiarkan land grab terjadi. Pemerintah tidak
memiliki kekuasaan mengatur transaksi agar berjalan dengan
menghormati prinsip FPIC. Pemerintah sering gagal memastikan
pemegang hak untuk bisa bernegosiasi. Dalam kasus yang disajikan
di paper ini, negosiasi tidak dijalankan atau dimandatkan oleh
pemegang hak tetapi oleh pimpinan lokal atau otoritas lokal/
nasional. Pemegang hak seringkali tidak memperoleh informasi
yang proporsional, sehingga mereka bisa ambil bagian dalam
proses negosiasi. Banyak terjadi benturan antara hukum adat dan
hukum perundang-undangan, terkadang negara menerjemahkan
aspek-aspek hukum adat dalam hukum formal, tetapi tidak berarti
kemudian bahwa hukum ini diterapkan. Pemilik tanah seringkali
tidak mempunyai pilihan lain kecuali setuju. Mereka seringkali
mendapat ancaman, baik kekerasan pengadilan maupun negosiasi
yang berlangsung. Pemilik tanah biasanya sadar kalau hak mereka
atas tanah lemah, pengadilan yang korup dan tidak efektif serta
tekanan polisi maupun preman-preman sewaan memposisikan
mereka sebagai pihak yang tidak berdaya.

Sementara itu di level internasional, seharusnya ketika
mekanisme di level daerah dan nasional gagal, instrumen
internasional harus tetap eksis untuk mencegah praktik-praktik
yang menyimpang dan tidak bertanggung jawab. Tetapi faktanya; 1)
instrumen hak asasi manusia, seringkali gagal untuk menyediakan
mekanisme yang praktis dan efektif bagi individu-individu dan
komunitas untuk mengendalikan perusahaan dan pemerintah; 2)
prinsip operasi bisnis (protect, respect and remedy) tidak berjalan,
perilaku korporasi sangat jauh dari pemenuhan kewajiban yang
terangkum dalam prinsip-prinsip ini; 3) pemerintah tuan rumah,
investor seringkali mengambil keuntungan dari pemerintahan di
level nasional yang lemah untuk bisa memperoleh tanah. Untuk