Page 247 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

222 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

berkembang. Dalam beberapa kasus, dasar pembenaran yang dipakai
investor adalah tanah yang tidak produktif (unproductive) atau
tanah terlantar (underutilized) yang faktanya digunakan masyarakat
menggembalakan ternak atau mengumpulkan kayu dan tanaman
obat. Meskipun semua aktivitas ini menjadi sumber penghidupan
kelompok miskin, semua pemanfaatan ini dianggap tidak bernilai
karena tidak memiliki nilai jual. Akuisisi tanah berskala besar menjadi
bencana bagi kesejahteraan kelompok miskin karena merampas tanah
dan air yang merupakan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup.
Menurut Brown, strategi yang bisa ditempuh untuk keluar
dari situasi ini adalah dengan memberikan kesempatan bagi petani
kecil menyuarakan kepentingan mereka dan bernegosiasi dengan
aktor-aktor yang berkuasa. Dengan jalan ini, kelompok miskin
dapat mendorong relasi kuasa yang lebih seimbang. Manfaat untuk
komunitas lokal juga tergantung bagaimana proyek investasi didesain
dan dikelola. Salah satunya dilakukan dengan sistem contract
farming yang memungkinkan smallholder dapat memperoleh
keuntungan dari investasi asing,sekaligus memberi kesempatan
pihak swasta untuk berinvestasi. Petani disediakan faktor pendukung
untuk mengembangkan bisnis seperti pendampingan teknis dan
kredit. Sementara petani harus menjual produksi mereka pada
penyedia bantuan ini. Inilah yang kemudian dianggap sebagai win-
win scenario bagi komunitas dan investor asing. Berkaitan dengan
keberlanjutan lingkungan, investor harus melakukan penilaian
(assesment) dampak lingkungan dengan hati-hati.
Strategi lain yang juga dimunculkan Brown adalah melalui
pemberlakuan kode etik atau code of conduct. Agar lebih efektif,
pemberlakuan kode etik harus didukung hukum dan aturan
internasional, tidak hanya di negara yang menjadi target investasi,
tetapi juga negara investor. Strategi ini juga mencakup fasilitasi
kesempatan di negara target dengan memperkuat kebijakan dan
implementasinya. Negara target harus meningkatkan iklim investasi
melalui aturan hukum dan jaminan kontrak, mengupayakan fakta
berbasis kebijakan pertanian yang berkaitan dengan insentif, pasar,
teknologi dan infrastruktur pedesaan, memfasilitsi skema out-grower
dan contract farming dalam sektor smallholder, memperluas sistem