Page 250 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 225

berskala besar di negara berkembang oleh negara maju, krisis
pangan negara-negara berkembang, dan investor swasta. Artikel
ini mengkaji ketentuan dalam IFC yaitu Technical Assistance and
Advisory Services (TAAS) terhadap pemerintah negara berkembang.
Ketentuan tersebut mempromosikan pengembangan sektor swasta
dan mereduksi hambatan dalam investasi asing pada negara-negara
berkembang tersebut. TAAS berupaya menfasilitasi kesempatan
yang mungkin bisa dipergunakan para investor untuk membeli atau
menyewa tanah di negara-negara berkembang.
Shepard menunjukkan bahwa peningkatan akses investor asing
pada tanah-tanah yang subur justru membuat TAAS menjerumuskan
ketahanan pangan dan sumber pendapatan penduduk lokal, dengan
melanggar hak atas tanah penduduk lokal dan menghambat akses
tanah yang menghasilkan bahan pangan bagi penduduk lokal
tersebut. Implikasi tersebut tampak pada sejumlah studi kasus di
Liberia, Sierra Leone, dan Ethiopia. Dengan demikian, menimbang
permasalahan yang ditimbulkan oleh ketentuan TAAS yang dibuat
oleh IFC tersebut, maka Shepard mengusulkan suatu revisi mendasar
pada TAAS supaya lebih akuntabel dan sesuai dengan standar hak
asasi manusia, khususnya dalam hal ketahanan pangan.

(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www.future-agricultures.org

III.4. De Schutter, Olivier. 2009. “Promotion and Protection
of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and
Cultural Rights, Including the Right to Development”, (Report
of the Special Rapporteur on the Right to Food), Addendum:
Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set of Minimum
Principles and Measures to Address the Human Rights
Challenge, UN General Assembly, Human Rights Council.

Kata Kunci: HAM, pangan, akuisisi tanah

Dalam lampiran (adendum) laporannya, De Schutter, selaku
Special Rapporteur, menganalisis kecenderungan terjadinya