Page 246 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 221

atas tanah dan sumber air untuk pertanian. Dalam konteks perubahan
ekonomi global, sektor pertanian dipandang membutuhkan lebih
banyak investasi. Ini disebabkan adanya kebutuhan untuk membangun
daerah pedesaan dan kemampuan iskal pemerintah negara berkembang
untuk menyediakan suntikan modal. Disinilah akuisisi tanah berskala
luas dilihat sebagai kesempatan meningkatkan investasi pertanian.
Sebagian melihat secara pesimis karena akuisisi tanah mengancam mata
pencahatian masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Secara khusus Brown menyoroti status-status kesepakatan
yang terjadi. Fakta menunjukkan bahwa detail status kesepakatan
tetap buram. Sulit ditemukan contoh dokumen (kesepakatan).
Beberapa laporan bersifat kontradiktif. Kurangnya tranparansi inilah
yang dianggap Brown sebagai sumber persoalan yang membatasi
keterlibatan masyarakat sipil dalam proses negosiasi, implementasi
kesepakatan, serta kemampuan stakeholder lokal dalam merespon
tantangan dan kesempatan baru. Beberapa contoh laporan mengenai
akuisisi tanah berskala besar oleh berbagai investor yang berbeda
menunjukkan beberapa kategori status investasi yang dilakukan
seperti penandatangan perjanjian (deal signed), penghentian
kesepakatan (deal blocked), pengajuan (requested), dan dalam
pelaksanaan (under implementation). Kondisi serupa inilah yang
kemudian memunculkan kesenjangan antara investor dan komunitas
lokal. Perusahaan asing memiliki daya tawar yang lebih tinggi, apalagi
ditambah dukungan pemerintah dan elit-elit lokal. Masyarakat
pada akhirnya berhadapan dengan aktor nasional dan internasional
yang sangat kuat. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini membuat
kehidupan kelompok miskin menjadi semakin rentan. Kesenjangan
dalam posisi tawar ini misalnya terjadi ketika tanah yang digunakan
untuk investasi tidak memiliki sertiikat resmi, dan penguasaannya
hanya didasarkan pada ketentuan adat. Pada akhirnya kelompok
miskin seringkali harus menghadapi resiko keluar dari tanahnya,
tanpa kompensasi dan konsultasi sebelumnya. Tanah juga selalu
hadir dengan isu politis seperti landreform dan hak-hak tanah yang
seringkali memicu konlik. Ditambah lagi masuknya aktor lain
yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas
ini, pada akhirnya menyebabkan ketidak-stabilan politik di negara