Page 251 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

226 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

akselerasi akusisi ataupun sewa guna usaha tanah dalam skala besar
sepanjang krisis harga pangan di tahun 2008. Diperkirakan antara
15-20 juta hektar lahan pertanian di negara-negara berkembang
menjadi sasaran transaksi atau negosiasi antara investor asing sejak
2006. De Schutter menguji dampak potensial pada hak azasi manusia
terkait kecukupan pangan’ yang merupakan tanggung jawab negara
sebagaimana g diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional
Berdasarkan analisis tersebut, De Schutter mengajukan satu
bangunan pinsip dasar dan ukuran bagi negara tuan rumah dan
para investor. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan
berbagai inisiatif, sebagai adopsi panduan bagi pemerintahan dan
kebijakan lingkungan oleh organisasi internasional dan regional.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa negosiasi yang
berlangsung pada akuisisi ataupun penyewaan tanah tunduk pada
sejumlah persyaratan prosedural, termasuk partisipasi komunitas
lokal. Juga perlu dipastikan bahwa ada pembagian keuntungan yang
saling menguntungkan, dan ketentuan yang lahir dari transaksi-
transaksi tersebut harus berada dalam koridor kewajiban negara
terhadap pemenuhan hak asasi warganegaranya.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www2.ohchr.org

III. 5. FAO. 2007. “Panduan Sukarela untuk Mendorong
Pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak secara Progresif dalam
Konteks Ketahanan Pangan Nasional”. Dalam Mujib, Tauiqul.
2007. Pangan dan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan.
Jakarta: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice
(IHCS); Norwegia: Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).

Kata Kunci: Ketahanan pangan, HAM, panduan sukarela

Naskah ini merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh
Kelompok Kerja Antar Pemerintah Dunia untuk menafsirkan hak
ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan hak atas pangan warga
dunia secara layak. Selain itu, naskah ini juga berisi rekomendasi