Page 252 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 252

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  227


              tindakan  yang diperlukan  guna  mencapai penghormatan  atas  hak
              pangan  dalam  rangka  memerangi kelaparan  warga  dunia. Dengan
              panduan ini dipertegas kembali hak setiap orang untuk memperoleh
              pangan yang aman dan bergizi sejalan dengan hak atas pangan yang
              layak dan hak dasar setiap manusia untuk bebas dari rasa lapar.

                  Ketahanan  pangan  tercapai ketika  semua  orang, setiap  saat,
              memiliki akses  isik  dan  ekonomi pada  pangan  yang cukup, aman
              dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan pangan mereka
              untuk dapat hidup dengan aktif dan sehat. Pilar ketahanan pangan
              adalah  ketersediaan, stabilitas  pasokan, akses  dan  pemanfaatan.
              Negara  harus  mendorong dan  melindungi masyarakat  yang bebas,
              demokratis  dan  adil guna  menciptakan  sebuah  lingkungan  yang
              memampukan secara ekonomi, sosial dan kultural dimana individu
              dapat  memberikan  makan  dirinya  sendiri dan  keluarganya  secara
              bebas dan bermartabat.

                  Negara   berkewajiban  mengusahakan    kebijakan-kebijakan
              ekonomi pertanian, perikanan, kehutanan, pemanfaatan lahan, dan
              reforma agraria yang inklusif, adil, tidak diskriminatif dan logis, serta
              mampu   melindungi aset  yang penting bagi kelangsungan  hidup
              masyarakat. Hal itu akan membantu produsen pangan memperoleh
              imbalan yang layak atas tenaga, modal, dan pengelolaan yang mereka
              keluarkan, serta mendorong konservasi dan pengelolaan sumber daya
              alam  secara  berkelanjutan. Negara  juga  wajib  mengambil langkah
              agar anggota kelompok rawan dapat memiliki akses kesempatan dan
              sumber daya ekonomi agar dapat berperan penuh dan setara secara
              ekonomi. Dengan demikian negara perlu membuat ukuran-ukuran
              tertentu  guna  melindungi jaminan  ketetapan  atas  tanah, terutama
              yang berhubungan   dengan  mereka  yang rawan  pangan  dengan
              memperhatikan   aspek  hak  asasi manusia  serta  menghargai hak
              masyarakat asli (indigenous people).
                  Adanya  sistem  jaminan  pangan  dan  program  belanja  negara
              untuk  kaum  rawan  pangan  diharapkan  mampu  melindungi hak
              mereka  atas  pangan. Negara  perlu  ikut  serta  dalam  upaya  yang
              memungkinkan    lingkungan   ekonomi memobilisasi simpanan
              domestik serta menarik sumber daya keuangan (investasi) dari luar
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257